JAKARTA | rayacom.id
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI tidak akan memengaruhi kedudukan Prabowo Subianto sebagai Presiden. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. (TSB), menegaskan hal tersebut.
Teguh tergabung dalam Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi. Ia menyampaikan pandangannya menyikapi perkembangan politik dan ketatanegaraan nasional.
Pernyataan itu muncul setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu (11/11/2026).
Menurut Teguh, pengunduran diri Wakil Presiden tidak otomatis membatalkan legitimasi Prabowo sebagai Presiden RI.
Kedudukan Prabowo Tetap Sah secara Konstitusional
Teguh menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan administrasi pendidikan Gibran tidak otomatis menggugurkan kedudukan Prabowo sebagai Presiden.
“Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pencalonan terdahulu hanya membatalkan sebagian atau memerintahkan pembatalan Surat Keterangan Dikdasmen Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang sebelumnya dijadikan salah satu syarat administratif pencalonan. Hal tersebut tidak serta-merta menggugurkan posisi Presiden,” ujar Teguh dalam keterangan resminya.
Ia kemudian menjelaskan ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal tersebut mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam satu pasangan.
Namun, Teguh menilai ketentuan itu tidak mengharuskan Presiden dan Wakil Presiden mengundurkan diri secara bersamaan.
“Dalam hukum berlaku asas legalitas, kebebasan berkontrak, hingga kaidah Al-Ashlu Fil Asy-ya’ Al-Ibahah (sepanjang tidak diatur atau dilarang, maka diperbolehkan). Karena tidak ada norma yang menyatakan mundur bersama, maka mundurnya Wakil Presiden sah secara hukum dan kedudukan Presiden Prabowo tetap kokoh,” tegasnya.
Karena itu, Teguh berpandangan bahwa pemerintah harus memproses pengunduran diri Gibran sesuai ketentuan konstitusi. Ia juga menilai langkah tersebut tidak boleh mengganggu keberlangsungan pemerintahan Prabowo.
MPR Miliki Kewenangan Memilih Wakil Presiden Pengganti
Selanjutnya, Teguh menyoroti peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) dalam menangani kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai dasar pengisian jabatan tersebut. Pasal itu mengatur bahwa MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dalam sidang tersebut, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diajukan Presiden.
Menurut Teguh, MPR perlu menjalankan mekanisme tersebut secara konstitusional. Langkah ini penting untuk mencegah ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“MPR RI memiliki kewajiban konstitusional untuk membatalkan pelantikan sekaligus memberhentikan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Periode 2024–2029, baik berdasarkan surat pengunduran diri yang bersangkutan maupun menindaklanjuti Putusan MK Nomor 01 dan Putusan MA Nomor 742,” jelas Teguh.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penerapan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Regulasi tersebut menjadi salah satu rujukan dalam proses ketatanegaraan.
Teguh juga mengingatkan bahwa pengunduran diri berbeda dengan pemakzulan. Kedua mekanisme tersebut memiliki tahapan dan dasar hukum masing-masing.
Pengisian Jabatan Wapres Harus Sesuai UUD 1945
Setelah pengunduran diri mendapat tindak lanjut sesuai prosedur, Presiden dapat mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR.
Selanjutnya, MPR memilih satu calon untuk mengisi jabatan yang kosong. Mekanisme ini mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945.
UU MD3 juga mengatur lebih lanjut tata cara pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti.
Teguh menilai pengisian jabatan tersebut penting untuk menjaga kelangsungan pemerintahan. Proses ini juga perlu menjamin stabilitas politik dan ketatanegaraan nasional.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menyelesaikan persoalan pengunduran diri Wakil Presiden melalui jalur hukum dan konstitusi.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wapres harus mengikuti aturan yang berlaku. Langkah tersebut juga diharapkan tidak mengganggu legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.(fin)
