JAKARTA | rayacom.id
Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Publik kini mempertanyakan dua kemungkinan, yakni pengunduran diri secara sukarela atau pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan.
Keduanya memang dapat mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden. Namun, kedua jalur tersebut memiliki konsekuensi hukum, politik, dan sejarah yang berbeda.
Mukhsin Nasir menilai pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi pilihan untuk menjaga martabat pribadi sekaligus meredam ketegangan politik. Sebaliknya, pemakzulan berpotensi memicu konflik politik yang lebih luas.
Mundur Sukarela, Pilihan untuk Menjaga Martabat
Pengunduran diri secara sukarela berasal dari keputusan pribadi pejabat yang bersangkutan. Mekanisme ini berbeda dengan pemakzulan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
UUD 1945 tidak mengatur secara terperinci tata cara administratif pengunduran diri Wakil Presiden. Namun, Pasal 8 ayat (2) mengatur mekanisme pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden.
Dalam kondisi tersebut, MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari. Presiden kemudian mengusulkan dua calon untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong.
Pengunduran diri secara sukarela juga tidak otomatis membuktikan seseorang bersalah. Keputusan tersebut hanya mengakhiri masa jabatan melalui mekanisme yang berlaku.
Jika terdapat dugaan tindak pidana atau perkara perdata, proses hukumnya tetap dapat berjalan secara terpisah. Dengan demikian, pengunduran diri tidak otomatis menghapus tanggung jawab hukum.
Dari sisi politik, langkah mundur dapat menunjukkan sikap kenegarawanan. Keputusan tersebut berpotensi meredam perpecahan dan menghindari konflik berkepanjangan.
Meski demikian, masyarakat bisa memiliki penafsiran berbeda. Sebagian pihak mungkin menganggap pengunduran diri sebagai pengakuan terhadap tuduhan yang beredar. Padahal, keputusan mundur tidak sama dengan pengakuan bersalah.
Pemakzulan, Proses Panjang dengan Konsekuensi Politik
Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan merupakan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses konstitusional.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme tersebut. Konstitusi juga menetapkan sejumlah alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian.
Alasan itu meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat terjadi apabila pejabat terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Proses pemakzulan melewati tiga tahapan utama.
Pertama, DPR mengajukan usul pemberhentian.
DPR harus membahas dugaan pelanggaran melalui mekanisme konstitusional. Rapat paripurna harus dihadiri sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Usul tersebut juga harus mendapat persetujuan minimal dua pertiga anggota yang hadir. Setelah memenuhi syarat, DPR mengajukan permintaan pemeriksaan kepada MK.
Kedua, MK memeriksa dan memutus perkara.
MK memeriksa pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakmampuan memenuhi persyaratan jabatan.
Konstitusi memberi waktu paling lama 90 hari kepada MK untuk menyelesaikan pemeriksaan. Putusan MK menjadi dasar bagi DPR untuk melanjutkan proses pemberhentian kepada MPR.
Ketiga, MPR mengambil keputusan akhir.
Setelah menerima usul DPR, MPR wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari.
Sidang tersebut harus dihadiri sedikitnya tiga perempat anggota MPR. Keputusan pemberhentian memerlukan persetujuan minimal dua pertiga anggota yang hadir.
Pejabat yang menghadapi usul pemberhentian juga berhak menyampaikan penjelasan di hadapan sidang paripurna MPR.
Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pemakzulan membutuhkan proses panjang dan dukungan politik yang kuat. DPR, MK, dan MPR memiliki kewenangan berbeda dalam setiap tahapan.
Pemakzulan Berisiko Memperlebar Perpecahan Politik
Dari perspektif politik, pemakzulan dapat memunculkan perdebatan panjang di tengah masyarakat. Pendukung dan penentang pejabat yang bersangkutan berpotensi membentuk kubu yang berseberangan.
Proses tersebut juga belum tentu berakhir dengan pemberhentian. Apabila usul pemakzulan gagal memenuhi persyaratan konstitusi, pejabat yang bersangkutan tetap menjalankan jabatannya.
Sebaliknya, jika MPR menyetujui pemberhentian, keputusan tersebut menjadi bagian dari sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Karena itu, setiap lembaga negara harus menjalankan kewenangannya secara hati-hati. Kepentingan nasional tidak boleh kalah oleh pertarungan politik.
Mundur Menutup Keretakan, Pemakzulan Membuka Luka
Mukhsin Nasir menilai kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi berbeda bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Mundur adalah keputusan politik yang menutup keretakan bangsa, dimakzulkan adalah proses hukum yang membuka luka secara terbuka. Pilihan pertama menjaga martabat; pilihan kedua mempertaruhkan kehormatan di meja pengadilan publik. Keduanya sah secara konstitusi, tapi dampaknya terhadap persatuan negara tidak sama. Di atas segalanya, kepentingan rakyat dan kestabilan pemerintahan harus lebih diutamakan daripada pertarungan yang berlarut-larut,” tegas Mukhsin Nasir. (Egi)
Menurut Mukhsin, bangsa Indonesia membutuhkan penyelesaian yang mengutamakan kepentingan rakyat. Stabilitas pemerintahan dan persatuan nasional harus menjadi pertimbangan utama dalam menghadapi dinamika politik.
Pada akhirnya, setiap langkah harus tetap berpedoman pada konstitusi. Negara juga perlu memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.(fin)
