JAKARTA | rayacom.id
Dukungan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguat di DPR RI.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut pembahasan informal lintas partai mulai mengerucut pada penggunaan HMP. Ia menyatakan hampir seluruh partai politik membicarakan opsi tersebut.
“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat,” kata Khozin menjelang Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Selasa, 10 November 2026.
Khozin menjelaskan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyampaikan pendapat atas persoalan konstitusional. Menurutnya, DPR tidak harus lebih dahulu menggunakan hak angket atau hak interpelasi.
“HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis,” tegasnya.
Mardani Klaim Lebih dari 25 Anggota DPR Teken HMP
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengonfirmasi bahwa dirinya telah menandatangani dokumen pengusul HMP. Ia menyebut lebih dari 10 anggota dari PKS turut menandatangani dokumen tersebut.
“Udah (ditandatangani). Lebih dari 10 (orang yang menandatangani),” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Selasa.
Mardani memastikan para pengusul akan menyampaikan sikap melalui mekanisme DPR. Ia menyebut proses penandatanganan masih berjalan dan jumlah pendukung terus bertambah.
“Iya. Kita akan menyampaikan apakah nanti di forum ataupun tertutup tetap akan disampaikan. Insyaallah hak menyatakan pendapat jalan terus,” ujarnya.
Ia juga mengklaim lebih dari 25 anggota DPR lintas fraksi telah menandatangani dokumen pengusul HMP. Namun, para anggota tersebut masih mengatasnamakan diri secara pribadi, bukan keputusan resmi fraksi.
“Hampir semua (fraksi). Lebih dari 25 anggota,” kata Mardani.
Menurut dia, proses penandatanganan dimulai sejak Senin malam dan berlanjut pada Selasa di Kompleks Parlemen.
Gerindra Belum Tentukan Sikap Fraksi
Berbeda dengan sejumlah anggota yang telah menandatangani dokumen, Fraksi Partai Gerindra belum menentukan sikap resmi. Juru Bicara Gerindra, Kamrussamad, mengatakan partainya akan menggelar rapat internal untuk membahas perkembangan polemik ijazah Gibran.
“Gerindra baru hari ini akan melaksanakan rapat internal untuk membicarakan tentang dinamika yang berkembang, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi dan juga putusan Mahkamah Agung,” kata Kamrussamad di DPR RI, Selasa.
Ia menegaskan Gerindra terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Partainya juga menghormati berbagai usulan yang berkembang di antara fraksi-fraksi DPR.
“Fraksi Partai Gerindra senantiasa terbuka menerima aspirasi yang berkembang dari masyarakat. Kita mengetahui bahwa ada aspirasi yang begitu kuat dari masyarakat supaya polemik tentang hal tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh parlemen,” ujarnya.
Kamrussamad menyebut fraksinya belum menerima arahan pimpinan terkait sikap yang harus diambil. Karena itu, Gerindra akan membahas persoalan tersebut dalam rapat internal setelah pembukaan masa sidang.
“Dari Fraksi Gerindra sampai hari ini pagi ini kita belum mendapatkan arahan dari pimpinan karena nanti setelah rapat paripurna baru akan melaksanakan rapat internal,” ungkapnya.
Ia juga memastikan Gerindra menghormati hak konstitusional anggota DPR dari fraksi lain.
“Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai dengan undang-undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu,” katanya.
Kamrussamad menegaskan partainya akan berpegang pada konstitusi dan hukum dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Partai Gerindra adalah sebuah organisasi yang secara resmi berdiri di atas landasan konstitusi negara, maka sudah pasti kita akan berpihak pada kepentingan konstitusi, penegakan konstitusi, dan juga penegakan hukum,” tegasnya.
Rapat Paripurna DPR Penuhi Kuorum
DPR RI membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat tersebut. Ia mengumumkan 403 anggota hadir secara fisik, sedangkan 11 anggota lainnya menyampaikan izin. Dengan demikian, total kehadiran tercatat sebanyak 414 anggota.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 403 anggota,” kata Puan.
Setelah membacakan jumlah kehadiran, Puan menyatakan rapat telah memenuhi kuorum.
“Dengan demikian quorum telah tercapai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kami pimpinan dewan membuka rapat paripurna masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027,” ujarnya.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran Jadi Latar Belakang
Wacana HMP menguat setelah muncul polemik mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Perdebatan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.
Sejumlah anggota DPR menilai parlemen perlu menindaklanjuti persoalan itu melalui mekanisme konstitusional. Selain HMP, opsi penggunaan hak angket juga sempat muncul dalam pembahasan politik di DPR.
Meski demikian, pembicaraan informal lintas partai dan penandatanganan dokumen oleh anggota secara pribadi belum berarti seluruh fraksi telah mengambil keputusan resmi. Begitu pula, pengajuan HMP tidak otomatis memberhentikan wakil presiden.
Konstitusi mengatur proses pemberhentian presiden atau wakil presiden melalui tahapan khusus. DPR harus menggunakan mekanisme Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, termasuk meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat DPR sebelum proses berlanjut ke MPR.(zma)
