Pimpinan DPR Terima Laporan Usulan HMP Pemakzulan Gibran

JAKARTA | rayacom.id

Pimpinan DPR RI telah menerima laporan mengenai pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan hal tersebut seusai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut,” ungkap Puan.

Namun, Puan belum mengungkap nama maupun jumlah anggota DPR yang mengajukan usulan tersebut. Ia hanya memastikan pimpinan DPR akan memproses laporan itu sesuai mekanisme perundang-undangan dan konstitusi.

“Kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” pungkasnya.

DPR Akan Pelajari Mekanisme Pengajuan HMP

Puan menegaskan, pimpinan DPR akan mempelajari laporan dan menghimpun masukan sebelum menentukan langkah selanjutnya. DPR juga akan mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi dan komisi.

Dengan demikian, penerimaan laporan tersebut belum berarti DPR menyetujui pemakzulan Gibran. Pimpinan DPR masih harus membahas mekanisme dan tata cara pengajuan HMP sesuai aturan yang berlaku.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengklaim lebih dari 25 anggota DPR telah menandatangani dokumen pengusul HMP. Ia menyebut para anggota tersebut berasal dari berbagai fraksi, tetapi menandatangani dokumen atas nama pribadi.

Mardani juga memperlihatkan dokumen berjudul “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat” yang memuat daftar nama anggota DPR.

Usulan HMP Muncul di Tengah Polemik Ijazah Gibran

Wacana penggunaan HMP menguat setelah muncul polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan pencalonannya sebagai wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyampaikan pertimbangan hukum terkait bukti pendidikan Gibran dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Sementara itu, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.

Perkembangan putusan tersebut kemudian memicu sejumlah anggota DPR membahas langkah politik melalui mekanisme parlemen. Selain HMP, wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) juga sempat mencuat.

Meski demikian, proses HMP tidak serta-merta memberhentikan wakil presiden. Konstitusi mengatur tahapan dan persyaratan khusus apabila DPR hendak mengusulkan pemberhentian presiden atau wakil presiden.

Karena itu, tindak lanjut pimpinan DPR terhadap laporan tersebut menjadi tahap penting untuk menentukan apakah usulan HMP akan berlanjut ke proses kelembagaan.(fin)