Menteri ATR/BPN Beri Penghargaan kepada 75 Penerima atas Pemberantasan Mafia Tanah

JAKARTA | rayacom.id

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan penghargaan kepada jajaran kepolisian, kejaksaan, dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dari 25 provinsi.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas sinergi mereka dalam mencegah dan menangani tindak pidana pertanahan. Nusron menyerahkan piagam dan menyematkan pin secara langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Nusron menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu pencapaian target operasi pemberantasan mafia tanah.

“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.

ATR/BPN Beri Pin kepada Sejumlah Pejabat

Pada acara tersebut, Nusron menyematkan pin kepada sejumlah pejabat atas dukungan mereka dalam pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.

Penerima pin tersebut meliputi Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.

Selain itu, Nusron memberikan penghargaan kepada 75 penerima atas keberhasilan menyelesaikan Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.

Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi.

Wilayah tersebut mencakup Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Selanjutnya, ada Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Bali.

Penghargaan juga menjangkau Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, serta Maluku Utara.

Nusron Minta Sinergi Pemberantasan Mafia Tanah Diperkuat

Nusron menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan membutuhkan kerja sama seluruh unsur terkait. Karena itu, ia meminta jajaran kementerian, kepolisian, dan kejaksaan memperkuat koordinasi hingga tingkat daerah.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat dapat membantu mendeteksi potensi tindak pidana pertanahan sejak dini. Langkah tersebut juga penting agar setiap kasus mendapat penanganan yang optimal.

“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkas Nusron.

Rakor tahun 2026 ini turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, yang mewakili Jaksa Agung. Hadir pula Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman, mewakili Kapolri.

Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga mengikuti kegiatan tersebut. (Egi)