Jakarta | Harian Merdeka — Koordinator Nasional Jagatani, Maslam Danuri, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ia meminta Prabowo mencopot Raja Juli melalui perombakan kabinet atau reshuffle.
Maslam juga meminta Raja Juli mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan Menteri Kehutanan. Desakan ini muncul setelah rangkaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan sepanjang paruh kedua 2026.
Menurut Maslam, persoalan karhutla dan sejumlah kontroversi pejabat telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Kehutanan.
Ia merujuk survei nasional Indonesia Political Opinion (IPO) pada akhir Oktober 2026. Dalam survei terhadap 1.200 responden tersebut, Raja Juli menempati posisi teratas sebagai menteri dengan persepsi kinerja terburuk sebesar 36,6 persen.
Sementara itu, tingkat kepuasan positif terhadap kinerjanya hanya mencapai 0,9 persen.
“Angka survei IPO bukan sekadar statistik elektoral, melainkan alarm keras dari masyarakat yang merasakan langsung dampak kabut asap dan lambannya mitigasi karhutla di lapangan,” kata Maslam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Jagatani Soroti Penanganan Karhutla
Maslam menilai penanganan karhutla sepanjang Agustus hingga Oktober 2026 belum berjalan optimal. Ia juga menyoroti lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya upaya pencegahan kebakaran dan penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang konsesi.
Maslam menilai pemerintah perlu mempercepat penindakan terhadap perusahaan yang lahannya terbakar. Ia juga menyoroti keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi lingkungan dalam melaporkan dugaan pelanggaran secara mandiri.
Dua Kontroversi Raja Juli Jadi Sorotan
Selain persoalan karhutla, Maslam mengangkat dua kontroversi yang menurutnya menyangkut etika dan integritas Menteri Kehutanan.
Pertama, dugaan penerimaan amplop berisi mata uang dolar dari mantan Bupati Kuantan Singingi pada Agustus 2026. Maslam meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan tersebut secara transparan.
Kedua, foto Raja Juli bermain domino bersama seorang pengusaha kayu yang pernah menjadi tersangka kasus pembalakan liar. Dokumentasi tersebut beredar pada September 2025 dan memicu kritik publik.
Maslam menilai peristiwa itu mencederai komitmen pemerintah dalam memberantas praktik mafia kehutanan.
Namun, kedua persoalan tersebut perlu mengacu pada hasil pemeriksaan dan keterangan resmi pihak terkait. Dugaan pelanggaran tidak dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum ada pembuktian.
Maslam Minta Raja Juli Tiru Sikap Gibran
Maslam juga menyinggung keputusan Raja Juli Antoni mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal sekaligus keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 9 November 2026.
Menurutnya, keputusan tersebut belum menjawab persoalan utama terkait kinerja Kementerian Kehutanan. Ia menilai tanggung jawab sebagai menteri jauh lebih penting untuk menjadi perhatian.
“Mundur dari jabatan partai dengan alasan ingin fokus bekerja hanyalah manuver administratif politik. Jika memang memiliki kedewasaan dalam memimpin, seharusnya Raja Juli berani mengundurkan diri dari jabatan Menteri Kehutanan ketika gagal memenuhi ekspektasi publik, sebagaimana langkah kesatria yang ditunjukkan Gibran Rakabuming Raka saat mundur dari kursi Wakil Presiden,” ujar Maslam.
Jagatani pun meminta Prabowo segera mengevaluasi kepemimpinan di Kementerian Kehutanan. Maslam menginginkan sosok profesional yang memiliki pengalaman kuat dalam perlindungan hutan, mitigasi bencana ekologis, dan penyelesaian konflik agraria.
Kemenhut Klaim Sudah Tangani Karhutla
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan menyatakan telah melakukan sejumlah langkah untuk menangani karhutla sepanjang 2026.
Kemenhut menyebut anomali cuaca kering ekstrem menjadi salah satu kendala pemadaman sebelum musim hujan tiba pada November.
Kementerian juga mengklaim telah mengerahkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), membangun sekat bakar, serta menjatuhkan sanksi pembekuan izin terhadap 32 perusahaan yang terindikasi melanggar ketentuan di area konsesi.
Terkait foto bermain domino yang beredar pada September 2025, Raja Juli sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Ia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung secara tidak sengaja.
Raja Juli mengaku tidak mengetahui latar belakang hukum pengusaha yang ikut bermain domino dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, terkait pengunduran dirinya dari PSI pada 9 November 2026, Raja Juli menegaskan bahwa keputusan tersebut bertujuan agar dirinya bisa bekerja penuh waktu menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Perbedaan pandangan antara Jagatani dan Kementerian Kehutanan kini menjadi sorotan. Publik menantikan langkah Presiden Prabowo dalam mengevaluasi kinerja kementerian yang menangani perlindungan hutan tersebut.(hmi)
