JAKARTA | rayacom.id
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menjajaki kolaborasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di kalangan warga Nahdliyin. Kedua lembaga berencana menjalankan program pemberdayaan ekonomi hingga tingkat kecamatan dengan mengoptimalkan jaringan organisasi Nahdlatul Ulama (NU).
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, kerja sama dengan PBNU menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan program pemerintah. Menurutnya, masih banyak warga Nahdliyin yang menghadapi persoalan ekonomi dan masuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Budiman menyampaikan hal tersebut seusai bertemu Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Dalam pertemuan itu, Budiman turut didampingi Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin, Zaidirina.
“Warga Nahdliyin sebagai lebih dari 50 persen warga Muslim Indonesia, kebanyakan menurut hitung-hitungan kami, masih ada dalam desil 1 sampai 4. Masih ada persoalan-persoalan ekonomi,” kata Budiman.
PBNU dan BP Taskin Siapkan Program Sitaskin
Budiman menjelaskan, salah satu program yang akan dikolaborasikan dengan NU ialah Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Sitaskin). Program ini mengajak sejumlah kementerian menyatukan langkah untuk menangani kemiskinan secara terpadu di suatu wilayah.
“Program Sitaskin adalah Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Memang itu adalah program untuk mengajak berbagai kementerian untuk baris bareng mengentaskan kemiskinan di sebuah wilayah,” terangnya.
Sejumlah kementerian akan terlibat dalam program tersebut. Di antaranya Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, serta kementerian yang membidangi investasi.
Budiman mengatakan, selama ini pemerintah lebih banyak menjalankan koordinasi lintas kementerian pada tingkat kabupaten dan kota. Kini, BP Taskin ingin memperluas jangkauan program hingga kecamatan dengan menggandeng Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU).
“Untuk level kecamatan baru pertama kali. Untuk level kecamatan kita melewati teman-teman dari MWCNU,” ujarnya.
BP Taskin Gandeng BRIN Petakan Akar Kemiskinan
Selain memperkuat pemberdayaan ekonomi, Budiman menekankan pentingnya penelitian untuk menemukan penyebab kemiskinan di setiap wilayah. Menurutnya, setiap daerah memiliki persoalan berbeda sehingga pemerintah membutuhkan pendekatan penanganan yang sesuai.
Ia menjelaskan, kemiskinan dapat muncul akibat persoalan struktural, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga bencana alam.
Untuk memetakan persoalan tersebut, BP Taskin berencana menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kedua pihak akan meneliti kondisi masyarakat hingga tingkat kecamatan atau desa sebagai dasar penyusunan program intervensi.
“Jenis penyakitnya beda. Sama-sama salah satu penyakit, tapi ada yang sakit dalam, ada sakit luar, ada kronis. Terapinya berbeda. Itu harus diriset terlebih dahulu,” kata Budiman.
Budiman juga membuka peluang bagi kader NU yang memiliki kemampuan penelitian untuk ikut membantu proses identifikasi. Hasil penelitian tersebut nantinya menjadi acuan pemerintah dalam menentukan program bantuan dan pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Jadi riset pendahuluan sebelum diagnosanya. Terapinya nanti ada, sebelum terapi ada diagnosa. Kita ikut sertakan untuk diagnosanya,” ujarnya.
Gus Kikin Siap Gerakkan Jaringan Organisasi NU
Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Ia menilai program BP Taskin sejalan dengan kebutuhan warga NU yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Gus Kikin menyebut jumlah warga NU diperkirakan mencapai 140 juta orang. Menurutnya, besarnya jaringan organisasi NU menjadi potensi untuk mempercepat program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
“Ini sangat cocok, sesuai, dan ini sinergi yang sangat produktif. Mudah-mudahan kemiskinan-kemiskinan yang ada di daerah-daerah, yang sebagian besar juga warga NU, bisa kita entaskan segera,” ujar Gus Kikin.
Ia menegaskan, PBNU siap menggerakkan struktur organisasi hingga tingkat bawah untuk mendukung program tersebut. Pengurus cabang akan mengoordinasikan MWCNU di wilayah masing-masing guna membantu mengidentifikasi masyarakat dan daerah yang membutuhkan perhatian.
Gus Kikin berharap kedua lembaga segera merealisasikan kerja sama tersebut. Ia bahkan berharap program bisa mulai berjalan pada Desember mendatang.
“Mudah-mudahan segera, Desember pun juga bisa,” ucapnya.
Depo Baban Dorong Ekonomi Warga Lokal
Sementara itu, Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin Zaidirina memaparkan program pemberdayaan ekonomi yang telah diuji coba bersama PWNU Jawa Barat. Program tersebut bernama Depo Baban atau Belanja Bareng.
Zaidirina menjelaskan, Depo Baban tidak hanya menyediakan tempat distribusi barang, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi masyarakat setempat.
Melalui program ini, pengelola depo akan mengutamakan produk hasil usaha warga sekitar. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga memperoleh kesempatan memasarkan produk dan mengembangkan usaha.
“Rencananya yang sudah kita uji coba di PWNU Jawa Barat itu kita membuat Depo Baban namanya, Belanja Bareng. Di situ selain untuk distribusi barang, juga kita akan buatkan ekosistemnya. Nanti barang-barang yang dijual di situ juga diupayakan hasil dari penduduk situ juga ya, warga situ,” pungkas Zaidirina. (fin)
