JAKARTA | rayacom.id
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyoroti penetapan PT Nations Petroleum, bagian dari Arsari Group, sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Natuna D-Alpha.
Jatam mempertanyakan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan wilayah kerja tersebut. Organisasi itu juga menyoroti konsentrasi penguasaan sumber daya alam serta arah kebijakan energi Indonesia di tengah agenda transisi energi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan PT Nations Petroleum sebagai pemenang lelang WK Natuna D-Alpha melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 108.K/MG.4/DJM/2026 tertanggal 17 September 2026.
Dalam pengumuman resmi pemerintah, PT Nations Petroleum mendapat komitmen pasti sebesar US$103,309 juta untuk tiga tahun pertama. Perusahaan juga wajib membayar bonus tanda tangan sebesar US$200 ribu.
Nations Petroleum Jadi Pemegang Komitmen Investasi Terbesar
Kementerian ESDM mengumumkan enam pemenang lelang WK Migas Tahap I 2026. Total komitmen investasi keenam wilayah tersebut mencapai US$141,512 juta.
Dari jumlah itu, komitmen PT Nations Petroleum untuk Natuna D-Alpha mencapai US$103,309 juta. Nilai tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan lima pemenang lainnya.
Periset Jatam Fanny Tri Jambore menilai besarnya nilai investasi tersebut perlu mendapat perhatian publik.
Menurut Fanny, komitmen investasi Natuna D-Alpha mencapai sekitar 73 persen dari total komitmen investasi enam wilayah kerja yang dilelang pemerintah pada tahap pertama 2026.
Ia kemudian mengaitkan kemenangan tersebut dengan posisi Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam prinsip tata kelola antikorupsi internasional, keluarga dekat kepala negara termasuk dalam kategori Politically Exposed Persons (PEP), yaitu kelompok yang memerlukan pengawasan dan transparansi lebih tinggi karena kedekatannya dengan pusat kekuasaan,” ujar Fanny, Senin (21/9/2026).
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Jatam mengenai perlunya pengawasan dan transparansi dalam proses pengelolaan sumber daya alam.
Jatam Soroti Posisi Hashim Djojohadikusumo
Jatam juga menyoroti posisi Hashim sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.
Menurut Jatam, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan energi pemerintah. Sebab, kelompok usaha yang terafiliasi dengan Hashim mendapat hak pengelolaan WK Migas Natuna D-Alpha.
Jatam kemudian mengaitkan pengembangan blok tersebut dengan komitmen Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim.
International Energy Agency (IEA) dalam skenario Net Zero Emissions 2050 menyatakan tidak diperlukan proyek minyak dan gas baru dalam skenario yang sejalan dengan target 1,5 derajat Celsius. IEA juga menyebut proyek migas baru berisiko mengunci emisi dan menghadapi risiko komersial dalam transisi energi.
Natuna D-Alpha Hadapi Tantangan Kandungan CO2
Natuna D-Alpha merupakan salah satu wilayah kerja dengan potensi gas besar. Pengembangannya menghadapi tantangan karena kandungan karbon dioksida (CO2) yang tinggi.
Menurut Jatam, blok tersebut memiliki potensi cadangan gas hingga 46 TCF dengan kandungan CO2 sekitar 72 persen.
Pengembangan Natuna D-Alpha sebelumnya juga menghadapi berbagai kendala. ExxonMobil pernah terlibat dalam pengembangan blok tersebut sebelum mengembalikan hak pengelolaannya kepada pemerintah.
Kini, PT Nations Petroleum menargetkan pengembangan wilayah kerja tersebut. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut perusahaan menargetkan persetujuan rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) pada 2027 atau 2028.
Kementerian ESDM sendiri mencantumkan sejumlah komitmen PT Nations Petroleum dalam tiga tahun pertama. Di antaranya studi geologi dan geofisika, akuisisi serta pemrosesan data seismik 3D, studi CO2, satu sumur appraisal, satu sumur eksplorasi, serta kegiatan desain dan konstruksi.
Jatam Ingatkan Risiko Lingkungan dan Sosial
Fanny mengatakan pengembangan industri migas perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang menurut Jatam pernah muncul dalam kegiatan industri migas di Indonesia, termasuk kasus Lumpur Lapindo dan persoalan di Lapangan Migas Sukowati, Bojonegoro.
Menurut Fanny, pengalaman tersebut menjadi alasan agar pemerintah tidak hanya menghitung nilai investasi dan potensi penerimaan negara dalam mengembangkan proyek migas.
“Publik berhak mempertanyakan mengapa pemerintah terus membuka karpet merah bagi proyek-proyek energi fosil baru ketika rekam jejak industri ini menunjukkan begitu banyak dampak lingkungan, sosial, dan kemanusiaan yang belum terselesaikan,” kata Fanny.
Jatam kemudian mendesak pemerintah menghentikan pemberian izin, kontrak, dan wilayah kerja baru bagi industri energi fosil, termasuk minyak dan gas bumi.
Organisasi tersebut menilai ekspansi energi fosil perlu dievaluasi seiring meningkatnya risiko krisis iklim.
Arsari Group Bantah Ada Manuver Politik
Arsari Group membantah tudingan adanya manuver politik dalam kemenangan PT Nations Petroleum di WK Natuna D-Alpha.
Public Affair and Government Relation Arsari Group, Nicholay Aprilindo, mengatakan perusahaan memenangkan lelang melalui prosedur yang berlaku.
“Kemenangan atas lelang wilayah kerja Natuna D-Alpha oleh PT Nation Petroleum (Arsari Group) murni lewat prosedur lelang yang sesuai ketentuan prosedur yang berlaku dan tidak ada manuver politik apa pun, itu murni B to B (Business to Business),” ujar Nicholay melalui pesan kepada wartawan.
Dengan penetapan tersebut, PT Nations Petroleum menjadi pengelola baru WK Natuna D-Alpha dengan komitmen pasti US$103,309 juta untuk tiga tahun pertama. Pemerintah berharap seluruh komitmen eksplorasi dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.(fin)
