JAKARTA | rayacom.id
Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar ekspansi bisnis transportasi publik tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggota Fraksi NasDem Gias Kumari Putra menyampaikan perhatian tersebut dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/10/2026). Ia menyoroti kebutuhan subsidi transportasi yang disebut telah mencapai Rp5,7 triliun.
Gias juga menyebut terdapat potensi deviasi anggaran hingga Rp934 miliar sampai akhir 2026.
“Dalam hal kebijakan kelangsungan fiskal dan otonomi subsidi, Fraksi NasDem memandang serius lonjakan subsidi transportasi yang menyentuh angka Rp5,7 triliun dengan potensi penambahan deviasi anggaran hingga Rp934 miliar di akhir tahun 2026,” kata Gias.
NasDem Nilai Subsidi Transportasi Tetap Penting
Meski menyoroti besarnya subsidi, NasDem tidak menganggap pembiayaan transportasi publik hanya sebagai beban pemerintah.
Menurut Gias, subsidi transportasi dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian. Dukungan tersebut mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi.
Ia menyebut informasi dalam naskah akademik menunjukkan setiap Rp1 triliun Public Service Obligation (PSO) berpotensi menghasilkan sekitar Rp3,2 triliun output perekonomian nasional.
“Artinya, subsidi transportasi tidak semata-mata dipandang sebagai belanja pemerintah, tetapi juga memiliki nilai investasi terhadap pergerakan ekonomi dan mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Fraksi NasDem tetap mendukung pembiayaan transportasi publik. Namun, pengelolaannya harus efektif, terukur, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ekspansi Transjakarta ke Sektor Maritim dan Udara
Selain subsidi, NasDem menyoroti rencana ekspansi PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta ke sektor maritim dan udara.
Fraksi NasDem meminta rencana tersebut tidak hanya mengejar perluasan bisnis. Menurut Gias, Transjakarta perlu memastikan ekspansi memiliki kajian bisnis dan komersial yang matang.
Karakteristik transportasi laut dan angkutan udara perintis juga berbeda dengan layanan bus yang selama ini menjadi bisnis utama Transjakarta.
Transportasi laut dan udara memiliki kebutuhan investasi, pemeliharaan, risiko, serta biaya operasional yang lebih kompleks. Karena itu, kemampuan pembiayaan jangka panjang perlu menjadi pertimbangan sebelum ekspansi.
Ekspansi Jangan Tambah Beban APBD
NasDem mengingatkan agar ekspansi Transjakarta tidak meningkatkan ketergantungan terhadap subsidi pemerintah daerah.
“Jangan sampai transformasi dan ekspansi usaha justru menciptakan beban baru bagi APBD,” tegas Gias.
Fraksi NasDem juga menilai suntikan subsidi atau PSO harus mendapat dukungan perencanaan komersial yang kuat. Tanpa perencanaan tersebut, ketergantungan terhadap APBD berpotensi meningkatkan tekanan terhadap fiskal Pemprov DKI Jakarta.
Menurut NasDem, ruang fiskal daerah perlu tetap tersedia untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial.
Transjakarta Diminta Bangun Model Bisnis Sehat
Karena itu, transformasi badan hukum Transjakarta diharapkan tidak hanya memperkuat kelembagaan dan memperluas layanan.
NasDem mendorong Transjakarta membangun model bisnis yang sehat sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal pemerintah daerah.
“Pengembangan transportasi publik harus tetap berjalan, tetapi prinsip kehati-hatian fiskal tidak boleh ditinggalkan. Setiap ekspansi harus jelas manfaatnya, jelas sumber pembiayaannya, dan tidak menimbulkan ketergantungan baru terhadap APBD,” demikian perhatian Fraksi NasDem. (fin)
