SERANG | rayacom.id
Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen Universitas Pamulang (Unpam) Rahman Faisal meminta Gubernur Banten Andra Soni tidak melupakan suara masyarakat dalam menjalankan pemerintahan.
Rahman menyampaikan pesan tersebut dalam momentum HUT ke-26 Provinsi Banten. Ia menilai pemerintah daerah perlu memberi ruang lebih besar bagi masyarakat dalam mengevaluasi kinerja birokrasi.
Rahman Soroti Disiplin ASN Banten
Rahman juga menyoroti kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Banten saat upacara Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2026.
Menurut Rahman, sejumlah ASN terlihat mengobrol, minum kopi, dan merokok selama kegiatan berlangsung.
“Terlihat ASN Pemda Provinsi Banten, ada yang sedang ngobrol, ngopi dan merokok. Sangat mencederai kepercayaan publik pada citra birokrasi, kurangnya integritas dan rasa hormat dalam mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila,” kata Rahman kepada Harian Merdeka, Selasa (7/10/2026).
Ia menilai perilaku tersebut perlu mendapat perhatian Pemprov Banten. Sebab, disiplin ASN menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
Rahman Minta Andra Soni Apresiasi Warga
Selain menyoroti ASN, Rahman meminta Andra Soni memberi perhatian kepada masyarakat yang rutin membayar pajak.
Menurut dia, pajak masyarakat ikut menopang pembiayaan pembangunan daerah dan belanja pemerintah, termasuk kebutuhan aparatur.
Sementara itu, Pemprov Banten memberikan sejumlah penghargaan dalam rangka HUT ke-26 Banten. Andra Soni menyerahkan penghargaan tersebut saat upacara di Lapangan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Minggu (4/10/2026).
Penghargaan antara lain diberikan kepada aparatur berprestasi, perangkat daerah, serta penerima penghargaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. BPKAD Banten meraih peringkat pertama kategori A dengan predikat Memuaskan.
Rahman menilai apresiasi pemerintah tidak hanya perlu menyasar aparatur. Menurut dia, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak.
Rahman Soroti Reformasi Birokrasi
Rahman juga meminta Andra Soni menjalankan pemerintahan secara adil dan konsisten terhadap aturan.
Ia mendorong Pemprov Banten memperkuat pembinaan bagi ASN yang melanggar disiplin. Menurutnya, pembinaan perlu menanamkan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan.
“Merosotnya kedisiplinan menjadi salah satu alasan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi,” ujar Rahman.
Ia kemudian mengusulkan pembinaan disiplin yang lebih intensif. Rahman bahkan membandingkannya dengan pola pembinaan kedisiplinan bagi pelajar yang melakukan pelanggaran.
“Amanah dimulai dari sikap disiplin,” tegasnya.
Penghargaan ASN Perlu Sejalan dengan Kinerja
Rahman berharap momentum HUT ke-26 Banten menjadi kesempatan bagi Pemprov memperbaiki komunikasi publik.
Menurut dia, pemberian penghargaan kepada ASN perlu berjalan seiring dengan evaluasi terhadap kinerja birokrasi. Pemerintah juga perlu menjelaskan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi kepada masyarakat.
“Penghargaan untuk ASN pada HUT ke-26 Banten belum tentu dapat menjawab pertanyaan warga. Misalnya, apakah Pemda Banten sudah menghidupkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan Pemda yang efektif, efisien, dan akuntabel?” katanya.
Rahman juga mempertanyakan langkah pengawasan terhadap ASN. Ia berharap Pemprov Banten memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Di sisi lain, Pemprov Banten menyatakan HUT ke-26 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan. Andra Soni juga meminta ASN tidak menjadikan pekerjaan sekadar rutinitas administratif, tetapi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rahman berharap pesan tersebut tidak berhenti pada momentum peringatan HUT Banten. Menurut dia, pemerintah perlu menerjemahkannya dalam pengawasan, pembinaan ASN, dan pelayanan publik sehari-hari. (hmi)
