SERANG | rayacom.id
Konflik dualisme kepengurusan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Serang mengancam kelancaran pembinaan atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten pada November 2026. Menanggapi situasi tersebut, Majelis Pakar Pengurus Besar IPSI periode 2026–2030, KH Abah Elang Mangkubumi, mendesak Pengurus Provinsi (Pengprov) IPSI Banten segera memfasilitasi rekonsiliasi atau islah.
Abah Elang menilai konflik internal tersebut perlu segera diselesaikan agar tidak mengganggu persiapan atlet. Menurutnya, organisasi pencak silat harus mengedepankan persaudaraan, kerendahan hati, dan kebersamaan dalam menghadapi persoalan kepemimpinan.
“Perselisihan organisasi jangan sampai mengorbankan pembinaan atlet. Pengprov IPSI Banten harus mengambil peran sebagai penengah agar konflik ini tidak berlarut-larut,” demikian pokok desakan yang disampaikan Abah Elang.
Dualisme Kepengurusan IPSI Serang Berawal dari Muskab
Konflik kepengurusan IPSI Kabupaten Serang bermula dari kekosongan kepemimpinan setelah ketua sebelumnya menyatakan mundur dan menganulir Surat Keputusan (SK) Tim Penjaringan pada 22 Juli 2026.
Situasi tersebut kemudian memicu dua Musyawarah Kabupaten (Muskab) yang berbeda. Masing-masing kubu mengklaim memiliki legitimasi untuk memimpin organisasi.
Perselisihan itu bahkan menarik perhatian DPRD Kabupaten Serang. Pada 18 Agustus 2026, DPRD menggelar audiensi dengan menghadirkan kedua pihak yang berselisih.
Namun, konflik tersebut masih memerlukan penyelesaian melalui mekanisme organisasi yang berlaku. Karena itu, Abah Elang meminta Pengprov IPSI Banten mengambil langkah konkret untuk mempertemukan kedua kubu dan mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama.
Pergantian Pengurus Kecamatan Ikut Disorot
Selain memunculkan dualisme kepengurusan di tingkat kabupaten, konflik tersebut juga berdampak pada struktur organisasi di tingkat kecamatan.
Sejumlah Pengurus Kecamatan (Pengcam), termasuk di Anyer dan Baros, dilaporkan mengalami pergantian. Pergantian tersebut dipersoalkan karena diduga tidak melalui mekanisme organisasi seperti Musyawarah Kecamatan atau Musyawarah Luar Biasa.
Jika dugaan pelanggaran prosedur itu terbukti, kondisi tersebut berpotensi mengganggu tata kelola organisasi. Selain itu, perselisihan dapat memengaruhi kepercayaan para pelatih, guru silat, dan pengelola paguron di Kabupaten Serang.
Oleh sebab itu, Abah Elang meminta Pengprov IPSI Banten meninjau kembali pergantian pengurus kecamatan yang menjadi sumber keberatan. Peninjauan tersebut perlu mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IPSI serta ketentuan organisasi yang berlaku.
Pengprov IPSI Banten Diminta Jadi Penengah
Abah Elang menyayangkan langkah Pengprov IPSI Banten di bawah kepemimpinan H. Ajat Sudrajat yang menurutnya belum optimal dalam meredakan konflik.
Sebagai organisasi tingkat provinsi, Pengprov IPSI Banten memiliki posisi strategis untuk memfasilitasi dialog dan membantu menyelesaikan perselisihan. Karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup hanya mengandalkan keputusan administratif tanpa upaya rekonsiliasi yang melibatkan kedua pihak.
Abah Elang mendorong Pengprov IPSI Banten segera memanggil kubu-kubu yang berselisih dalam satu forum islah. Forum tersebut diharapkan mampu mengurai perbedaan pandangan, memeriksa dasar legalitas masing-masing kepengurusan, dan menyepakati langkah penyelesaian sesuai AD/ART.
Dengan demikian, organisasi dapat kembali berfokus pada pembinaan atlet dan pengembangan pencak silat di Kabupaten Serang.
Nasib 15 Atlet Terancam Jelang Porprov Banten
Persoalan yang paling mendesak ialah kepastian pembinaan sekitar 15 atlet pencak silat Kabupaten Serang yang telah terdaftar untuk mengikuti Porprov Banten pada November 2026.
Abah Elang mengingatkan bahwa konflik kepengurusan tidak boleh mengganggu konsentrasi latihan maupun kesiapan atlet menghadapi kompetisi.
Menurutnya, atlet telah menjalani proses persiapan yang membutuhkan dukungan organisasi, pelatih, dan fasilitas pembinaan. Karena itu, seluruh pihak perlu memastikan program latihan tetap berjalan tanpa terpengaruh perselisihan di tingkat pimpinan.
Selain menyelesaikan persoalan kepengurusan, Pengprov IPSI Banten perlu menjamin proses seleksi, pendampingan, dan persiapan kontingen Kabupaten Serang berjalan secara profesional. Langkah tersebut penting agar para atlet tetap memperoleh kesempatan bertanding sesuai ketentuan Porprov.
PB IPSI Berpeluang Turun Tangan
Sebagai langkah penyelesaian, Majelis Pakar PB IPSI mendorong Pengprov IPSI Banten segera mempertemukan kedua pihak melalui forum islah. Pengprov juga perlu mengevaluasi pergantian Pengcam yang dipersoalkan serta memastikan seluruh keputusan organisasi sesuai aturan.
Abah Elang mengingatkan bahwa konflik yang terus berlarut dapat merusak soliditas organisasi dan menghambat pembinaan pencak silat di daerah.
Jika upaya penyelesaian di tingkat provinsi tidak membuahkan hasil, ia menyatakan tidak menutup kemungkinan Pengurus Besar IPSI mengambil langkah lebih lanjut untuk menjaga integritas organisasi.
Kini, penyelesaian dualisme kepengurusan IPSI Kabupaten Serang menjadi pekerjaan penting bagi seluruh pihak terkait. Rekonsiliasi yang mengedepankan aturan organisasi dan kepentingan atlet diharapkan mampu mengakhiri perselisihan sekaligus menjaga kesiapan kontingen menghadapi Porprov Banten November 2026.(hmi)
