Rp23 Triliun Disiapkan untuk Gaji 1,4 Juta PPPK pada 2027

JAKARTA | rayacom.id

Pemerintah menyiapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp23 triliun pada 2027 untuk membantu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Anggaran tersebut ditujukan bagi PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan, kebutuhan anggaran itu berkaitan dengan jumlah PPPK yang mencapai sekitar 1,4 juta orang. Karena itu, pemerintah perlu memastikan penyaluran dana ke daerah berjalan tepat waktu.

“Angkanya untuk PPPK ini istilahnya DAU, tambahan DAU itu Rp23 triliun. Untuk total mungkin 1,4 juta PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu, angka yang lumayan cukup besar,” ujar Dede di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Menurut Dede, kelancaran penyaluran anggaran menjadi faktor penting dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah (Pemda). Ia menyoroti keterlambatan transfer dana, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), yang dapat mengganggu pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

Guru Mengeluhkan Gaji dan Tunjangan Belum Dibayar

Dede mengaku masih menerima keluhan masyarakat mengenai pembayaran gaji dan tunjangan guru yang tertunda selama beberapa bulan. Ia menilai, keterlambatan penyaluran dana ke daerah menjadi salah satu persoalan yang perlu segera diatasi.

“Saya masih dapat banyak keluhan dari masyarakat bahwa ada guru yang gaji dan tunjangannya belum terbayarkan sejak bulan April, misalnya. Kenapa? Karena uang yang turun ke daerah agak lama,” katanya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat penyaluran DBH dan tambahan DAU. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menerima dana lebih awal untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji PPPK.

“Dengan konsep yang kita dorong di Kemenkeu itu dibayarnya di awal. Itulah yang menyebabkan nanti proses ke depan, baik DBH maupun tambahan DAU, itu lebih awal. Karena tujuannya salah satunya dalam membayar gaji,” jelas Dede.

DPR Nilai Tambahan DAU Bantu Daerah

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai alokasi Rp23 triliun tersebut dapat membantu pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran. Pasalnya, sejumlah daerah menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), sementara kebutuhan belanja pegawai tetap harus dipenuhi.

“Di 2027 disediakan Rp23 triliun APBN agar PPPK guru ini bisa ditanggung oleh APBN, termasuk PPPK paruh waktunya. Tentu ini langkah, saya menilainya penyelamatan karena daerah TKD-nya berkurang, (tapi) bebannya malah bertambah, jadi diambil oleh APBN,” ungkap Mardani.

Meski demikian, Mardani mengingatkan pentingnya aturan yang menjamin keberlanjutan pembiayaan gaji PPPK melalui APBN. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum agar skema tersebut tidak hanya bergantung pada kesepakatan anggaran.

“Perlu ada pengaturan yang lebih sustainable karena yang saya tahu, ini tidak ada perangkat undang-undang yang menjamin sustainability-nya,” tegasnya.

Dengan demikian, kepastian alokasi anggaran dan ketepatan waktu penyaluran dana menjadi dua hal penting dalam menjaga pembayaran gaji PPPK. DPR juga menilai perlu ada landasan hukum yang jelas agar pembiayaan tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan.(hmi)