JAKARTA | rayacom.id
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menerima surat dari sejumlah perwakilan masyarakat sipil yang mendorong penggunaan hak angket terkait polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Surat tersebut diserahkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Masyarakat sipil meminta Fraksi PKB menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menelusuri sejumlah persoalan yang mereka soroti, termasuk polemik ijazah Gibran dan proses pencalonannya.
Perwakilan masyarakat sipil, Ray Rangkuti, mengatakan surat itu berisi permintaan agar PKB membawa aspirasi tersebut ke pembahasan di DPR.
“Pada intinya sebetulnya kami menyerahkan surat mendorong dan sekaligus meminta kepada PKB untuk menginisiasi langkah untuk mengajukan hak angket,” ujar Ray.
Ray Rangkuti Soroti Polemik Ijazah Gibran
Ray menyebut usulan hak angket bertujuan memperjelas sejumlah persoalan yang menurutnya masih menjadi perdebatan publik. Persoalan tersebut mencakup putusan MK dan status ijazah Gibran.
Ia menilai perlu ada penjelasan terbuka untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Ray juga menyoroti pernyataan sejumlah pihak mengenai kepemilikan ijazah Gibran, yang menurutnya masih menyisakan pertanyaan terkait dokumen tersebut.
Menurut Ray, DPR dapat memfasilitasi klarifikasi agar persoalan itu tidak terus memicu perdebatan.
Selain polemik ijazah, masyarakat sipil meminta DPR menelusuri dugaan persoalan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkaitan dengan pencalonan Gibran. Mereka mendorong agar penelusuran tersebut dilakukan melalui mekanisme hak angket.
PKB Terima Surat dan Siapkan Kajian
Fraksi PKB menerima aspirasi tersebut melalui anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin dan Indrajaya.
Khozin mengatakan, pihaknya akan mempelajari surat dan berbagai usulan yang disampaikan masyarakat sipil. Setelah itu, fraksi akan membahas kemungkinan tindak lanjutnya.
“Jadi, setelah pertemuan ini, kami menerima suratnya secara resmi, nantinya akan kita tindak lanjuti, akan kita bahas, lakukan pendalaman, kajian, kalkulasi, dan seterusnya,” kata Khozin.
Ia menegaskan bahwa Fraksi PKB akan mendalami aspirasi tersebut. Namun, fraksi belum menyatakan keputusan untuk menginisiasi pembentukan Pansus Hak Angket.
Dengan demikian, usulan masyarakat sipil masih berada dalam tahap penerimaan dan kajian. Belum ada keputusan final dari Fraksi PKB mengenai langkah yang akan diambil.
Masyarakat Sipil Ingatkan Integritas Calon Anggota KPU
Dalam audiensi itu, Ray juga meminta Fraksi PKB memperhatikan integritas calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam proses pemilihan di DPR.
Menurutnya, pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya. Ia menilai integritas penyelenggara menjadi salah satu hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Ray berharap proses seleksi anggota KPU mempertimbangkan integritas dan tanggung jawab penyelenggara pemilu.
Audiensi Lanjutan Menunggu Jadwal
Khozin menambahkan, Fraksi PKB meminta agar pertemuan lanjutan dijadwalkan untuk membahas aspirasi masyarakat sipil secara lebih mendalam.
Penjadwalan tersebut mempertimbangkan masa reses DPR. Pada periode ini, sejumlah anggota dewan telah kembali ke daerah pemilihan masing-masing.
Penyerahan surat itu menjadi langkah awal bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan usulan hak angket kepada Fraksi PKB. Selanjutnya, tindak lanjut usulan tersebut bergantung pada hasil pembahasan dan kajian internal fraksi. (fin)
