TANGERANG | rayacom.id
Penanganan konflik pertanahan di Kecamatan Legok dan sekitarnya, Kabupaten Tangerang, Banten, menuai kritik. Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) sekaligus akademisi Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) justru melempar tanggung jawab setelah mengarahkan penyelesaian sengketa ke Badan Reformasi Agraria Nasional (BRAN).
Konflik tersebut berkaitan dengan klaim aset bekas Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) tahun 1950 oleh TNI AD melalui Kodam Jaya/Jayakarta. Persoalan ini turut memicu pemblokiran administrasi pertanahan terhadap sejumlah bidang tanah milik warga.
Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan masyarakat dapat menyampaikan laporan sengketa tanah yang berkaitan dengan aset negara kepada BRAN. Menurut dia, persoalan tersebut menyangkut konflik antara warga dan aset negara, dalam hal ini aset Kementerian Pertahanan.
“Sekarang dengan adanya BRAN, silakan lapor ke BRAN. Bukan lagi ke ATR/BPN. Sebab ini tanah konflik antara warga dengan aset negara, dalam hal ini aset Kemenhan,” ujar Nusron Wahid dalam keterangan tertulis melalui pesan singkat.
Adib Kritik Sikap Kementerian ATR/BPN
Menanggapi pernyataan tersebut, Adib menilai Kementerian ATR/BPN tidak seharusnya mengalihkan persoalan begitu saja. Ia berpendapat, BPN perlu menjelaskan dasar hukum pemblokiran tanah di wilayah Curug dan Legok, Kabupaten Tangerang.
“Pertama, Menteri ATR/BPN ini kesan kuatnya seperti lempar batu sembunyi tangan. Pemblokiran lahan di daerah Curug dan Legok, Kabupaten Tangerang itu dilakukan BPN atas permintaan Kodam. Makanya yang perlu diuji adalah validitas alas hak Kodam dan validitas alas hak warga. Sederhana sebetulnya,” kata Adib saat diwawancarai.
Adib juga mempertanyakan alasan BPN mengarahkan masyarakat ke BRAN. Sebab, menurut dia, BPN sendiri yang melakukan pemblokiran setelah menerima permintaan dari Kodam.
“Yang memblokir adalah ATR/BPN, kenapa harus disuruh menyelesaikan ke BRAN? Badan yang baru saja dibentuk tiba-tiba disuruh mengurus sengketa yang dibikin oleh BPN sendiri. Ini kan tidak masuk akal. Gimana cara berpikirnya? Yang terlihat hanya pencitraan saja,” tegasnya.
Pemblokiran Dinilai Ganggu Kepastian Hukum Warga
Selain mempersoalkan pengalihan penanganan sengketa, Adib menyoroti kebijakan BPN yang menerbitkan sertifikat tanah atas nama masyarakat, tetapi kemudian memblokir sejumlah bidang setelah menerima permohonan instansi lain.
“Kedua, ini sama saja BPN melempar kotoran di muka mereka sendiri. Mereka yang menerbitkan sertifikat-sertifikat ribuan atas nama warga secara sah dan legal, tetapi mereka juga yang memblokir atas permintaan Kodam,” tutur Adib.
Menurut Adib, kebijakan tersebut berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Pemilik tanah yang terkena pemblokiran menghadapi kendala ketika hendak melakukan transaksi maupun mengurus administrasi pertanahan.
“Bayangkan, ekonomi tidak berputar. Tanah tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa balik nama, tidak laku diagunkan ke bank, dan kepastian hukum itu tidak ada. Banyak pengembang dan klaster perumahan kecil yang akhirnya teraniaya padahal sudah mengantongi HGB,” jelasnya.
Karena itu, Adib meminta BPN menguji legalitas alas hak kedua pihak secara terbuka. Ia juga mendorong DPR RI ikut mengawasi proses penyelesaian konflik tersebut.
“Masalahnya tidak susah-susah amat, sederhana: uji validitas alas hak Kodam dan uji validitas alas hak masyarakat, selesai sebetulnya. BPN bergerak di situ saja, lalu dimonitoring oleh lembaga seperti DPR RI. Menteri ATR/BPN jangan lempar batu sembunyi tangan. Kalau tidak mampu mengurus yang begini, mundur saja,” pungkas Adib.
Data Pemblokiran Tanah di Kabupaten Tangerang
Berdasarkan data Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang yang tercantum dalam bahan pemberitaan, pemblokiran tersebut merujuk pada Surat Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Nomor B/120/I/2026 tertanggal 15 Januari 2026. Surat itu berisi permohonan pemblokiran persertipikatan terhadap aset tanah milik TNI AD.
Klaim aset yang tercatat dalam IKN/SIMAK BMN mencakup dua objek. Objek pertama memiliki luas sekitar 955,36 hektare dengan Nomor KIB 3, Kode Barang 2.01.01.04.001.39, dan Register 30506052.
Sementara itu, objek kedua memiliki luas sekitar 436,56 hektare. Data administrasinya mencantumkan Nomor KIB 3, Kode Barang 2.01.01.04.001.38, dan Register 30506050.
Dampak pemblokiran juga menjangkau delapan desa di Kecamatan Legok. Wilayah tersebut meliputi Desa Serdang Wetan sekitar 80 hektare, Rancagong 190 hektare, Legok 7,7 hektare, Babakan 1,3 hektare, Palasari 352 hektare, Kemuning 122 hektare, Caringin 122 hektare, dan Cirarab 0,36 hektare.
Data yang disampaikan dalam bahan pemberitaan menyebut sedikitnya 58 permohonan sertifikat perorangan milik warga masih tertahan secara administratif. Kondisi itu terjadi meskipun masyarakat mengaku telah menguasai secara fisik bidang tanah yang mereka tempati.
Warga Soroti Pemblokiran di Jalur Tol Serbaraja
Di sisi lain, masyarakat juga menyoroti proses pembebasan lahan untuk proyek Tol Serpong–Balaraja (Serbaraja). Proyek Strategis Nasional (PSN) sepanjang sekitar 39,4 kilometer tersebut dikembangkan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Trans Bumi Serbaraja, bagian dari Sinar Mas Land Group.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam bahan pemberitaan, proses pembebasan lahan untuk proyek tol tersebut tetap berjalan. Sementara itu, sejumlah warga Legok masih menghadapi pembatasan administrasi pertanahan.
Perbedaan kondisi tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai penerapan kebijakan pertanahan di wilayah sengketa. Warga meminta pemerintah menjelaskan dasar hukum dan mekanisme pemblokiran secara terbuka.
Kini, masyarakat Legok mendesak pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI turun tangan. Mereka berharap pemerintah segera mengklarifikasi klaim aset, menguji alas hak masing-masing pihak, serta memberikan kepastian hukum atas tanah yang selama ini mereka kuasai dan tempati.(hmi)
