JAKARTA | rayacom.id
Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengambil sikap setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan terkait dokumen pendidikan tersebut.
Ganjar menilai DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan itu melalui fungsi pengawasan dan hak-hak parlemen. Karena itu, ia meminta para anggota DPR segera membahas langkah yang dapat ditempuh agar polemik tidak berlarut-larut.
“DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut. Karena PR besar bangsa ini masih banyak. Soal ekonomi, soal ekologi, soal bencana sampai soal geopolitik yang harus disikapi bersama sesama anak bangsa,” kata Ganjar saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Menurut Ganjar, DPR perlu membahas dan menentukan mekanisme konstitusional yang tepat untuk merespons putusan MA. Ia juga meminta partai-partai politik di parlemen berkomunikasi untuk menyepakati langkah selanjutnya.
“DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham. Dan pendapat partai-partai sudah bermunculan tinggal dikomunikasikan di antara mereka. Toh dasar putusan pengadilan sudah jelas,” ujarnya.
Ganjar kembali meminta DPR tidak menunda penggunaan kewenangan konstitusionalnya.
“DPR punya hak konstitusi, segera gunakan!” imbuhnya.
MA Kabulkan Gugatan Suket Penyetaraan SMA
Desakan Ganjar muncul setelah MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Perkara tersebut berawal dari gugatan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Dokumen itu merupakan surat penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri atas nama Gibran.
Sebelumnya, Subhan mengajukan gugatan melalui PTUN Jakarta dengan Nomor Perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Namun, pengadilan tingkat pertama menyatakan gugatan tidak diterima. Pengadilan tingkat banding kemudian menguatkan putusan tersebut.
Subhan selanjutnya mengajukan kasasi ke MA. Dalam gugatannya, ia meminta majelis hakim menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan atas nama Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Ia juga meminta agar pihak terkait menarik dokumen tersebut untuk dimusnahkan.
Putusan MA itu kembali memunculkan perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
KPU Sebut Proses Verifikasi Sesuai Aturan
Menanggapi putusan MA, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyatakan lembaganya telah menjalankan proses verifikasi dan penelitian persyaratan pencalonan sesuai ketentuan yang berlaku saat Pemilu 2024.
Afifuddin juga menyatakan KPU tidak khawatir terhadap putusan tersebut. Namun, ia mengaku lembaganya belum menerima salinan lengkap putusan MA sehingga belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh.
KPU, lanjutnya, siap memberikan penjelasan apabila persoalan tersebut berlanjut ke proses persidangan.
Sudding Usulkan Gibran Mundur
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN MPR RI Syarifuddin Sudding mengusulkan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden menyusul putusan MA.
Anggota Komisi III DPR RI itu menilai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan memiliki konsekuensi terhadap persyaratan pencalonan Gibran. Jika Gibran tidak mengundurkan diri secara sukarela, Sudding meminta DPR mempertimbangkan langkah politik melalui mekanisme konstitusional.
“Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik,” tegas Sudding, Minggu (8/11/2026).
Sudding merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai landasan mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Menurutnya, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat apabila Gibran tidak bersedia mengundurkan diri.
Surya Paloh Minta Proses Berjalan Sesuai Konstitusi
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga menanggapi wacana pemakzulan Gibran. Ia menyatakan proses tersebut dapat berjalan apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan memang menjadi satu-satunya alternatif penyelesaian.
Surya juga mengingatkan bahwa pemakzulan merupakan langkah serius. Karena itu, ia meminta semua pihak mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian lain sebelum menempuh mekanisme tersebut.
Menurut Surya, Indonesia merupakan negara hukum. Dengan demikian, setiap langkah politik harus berlandaskan konstitusi dan memperhatikan mekanisme pengawasan serta keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara.
Pemberhentian Wapres Memiliki Mekanisme Konstitusional
Terlepas dari berbagai desakan politik tersebut, putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan perlu dibedakan dari proses pemberhentian wakil presiden. Putusan dalam perkara tata usaha negara itu tidak serta-merta mengakhiri masa jabatan Gibran.
UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B. DPR terlebih dahulu harus mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR mengambil keputusan melalui sidang sesuai persyaratan kuorum dan jumlah persetujuan yang diatur konstitusi.
Dengan demikian, polemik dokumen pendidikan Gibran masih menyisakan persoalan hukum dan politik yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme serta kewenangan masing-masing lembaga negara.(hmi)
