JAKARTA | rayacom.id
Penanganan perkara dugaan pertambangan nikel ilegal yang menjerat Ketua Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang, kembali menjadi sorotan. Meski berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21, penyidik Bareskrim Polri belum melakukan penahanan terhadap Anton.
Sorotan juga muncul setelah Anton menghadiri pertemuan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat, 31 Juli 2026. Kehadirannya memicu pertanyaan publik karena saat itu ia masih berstatus tersangka dalam perkara tambang nikel ilegal di Konawe Utara.
Pengamat hukum sekaligus advokat asal Buton, Erwin Usman, menilai penanganan perkara tersebut perlu mendapat perhatian serius. Ia mempertanyakan alasan penyidik yang menyebut Anton kooperatif sebagai salah satu pertimbangan untuk tidak melakukan penahanan.
Menurut Erwin, situasi itu memunculkan persepsi perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Ia meminta aparat memberikan penjelasan terbuka mengenai kelanjutan perkara tersebut.
Dua Pemandangan yang Menjadi Sorotan
Erwin menyoroti dua peristiwa yang menurutnya memperlihatkan kontras dalam perkara Anton Timbang.
Pertama, penyidik Bareskrim menyita dua tongkang yang mengangkut sekitar 15 ribu metrik ton bijih nikel. Nilai komoditas tersebut diperkirakan mencapai Rp5,3 miliar.
Kedua, publik melihat Anton menghadiri pertemuan di Istana Negara dan berfoto bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Pemandangan pertama membawanya ke Bareskrim. Pemandangan kedua membuat publik bertanya: seberapa sakti Ketua Kadin Sultra ini?” cetus Erwin.
Perkara ini berkaitan dengan aktivitas pertambangan PT Masempo Dalle di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Bareskrim menetapkan Anton selaku Direktur PT Masempo Dalle sebagai tersangka. Penyidik juga menetapkan MSW, kuasa direktur sekaligus pejabat sementara Kepala Teknik Tambang perusahaan, sebagai tersangka.
Berdasarkan keterangan Bareskrim, perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah untuk wilayah operasional tersebut. Penyidik kemudian menghentikan aktivitas di lokasi dan mengamankan sejumlah barang bukti.
Lokasi tambang seluas sekitar 141,91 hektare itu sebelumnya juga menjadi sasaran penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Dugaan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut menjadi bagian dari perkara yang ditangani Bareskrim.
Kronologi Pemeriksaan hingga Berkas P-21
Perjalanan penanganan perkara Anton Timbang berlangsung sejak awal 2026. Berikut sejumlah peristiwa penting yang menjadi perhatian publik:
- 15 Maret 2026: Bareskrim mengumumkan penetapan Anton Timbang dan MSW sebagai tersangka dalam perkara dugaan aktivitas tambang nikel ilegal.
- 21 April 2026: Penyidik menjadwalkan pemeriksaan Anton sebagai tersangka. Namun, Anton tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Penyidik menyatakan akan memeriksa kondisi kesehatannya.
- 31 Juli 2026: Anton menghadiri pertemuan pengurus Kadin dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
- Sekitar Juni 2026: Kejaksaan Negeri Konawe telah menyatakan berkas perkara Anton lengkap atau P-21, menurut keterangan Kepala Kejati Sulawesi Tenggara.
- 6 Agustus 2026: Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni mengonfirmasi status P-21. Saat itu, penyidik menyebut masih berkoordinasi dengan kejaksaan untuk proses pelimpahan.
Erwin menilai perbedaan antara alasan sakit saat memenuhi panggilan pemeriksaan dan kehadiran Anton di Istana layak mendapat penjelasan.
“Tentu orang sakit bisa sembuh. Tiga bulan kemudian, Anton terlihat sehat dan hadir di Istana,” sindir Erwin.
“Yang tampaknya belum sembuh justru penegakan hukumnya. Anton memang belum boleh disebut bersalah sebelum ada putusan hakim, tetapi status tersangka bukan tanda pengenal yang bisa ditinggalkan begitu saja di luar pagar Istana.”
Erwin Soroti Potensi Ketimpangan Penegakan Hukum
Erwin juga mengutip pemikiran sosiolog hukum Donald Black dalam bukunya, The Behavior of Law. Menurut Erwin, hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Kedudukan sosial, kekayaan, jaringan organisasi, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan dapat memengaruhi cara masyarakat memandang penegakan hukum.
“Bahasa sederhananya: hukum bisa sangat keras dan tajam ketika melihat ke bawah, tetapi mendadak tumpul dan kehilangan tenaga ketika mendongak ke atas,” ungkap Erwin.
Ia menilai aparat perlu menjaga konsistensi dalam menangani perkara, terlepas dari latar belakang ekonomi maupun jabatan seseorang. Menurutnya, transparansi proses hukum menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Erwin Minta Kapolri Beri Perhatian
Erwin mendorong Bareskrim memperjelas kelanjutan perkara Anton Timbang. Ia juga meminta penyidik menjelaskan alasan belum menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan setelah berkas dinyatakan lengkap.
Menurutnya, status P-21 harus diikuti kepastian tahapan penanganan perkara. Namun, ia menegaskan bahwa aparat tetap harus menjalankan seluruh proses sesuai ketentuan hukum.
“Yang sering hilang adalah keberanian—atau lebih tepatnya nyali—aparat penegak hukum saat berhadapan dengan figur yang memiliki jabatan, jaringan bisnis, dan akses melenggang ke kekuasaan,” tegas Erwin.
Kini, perhatian publik tertuju pada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan jajaran Bareskrim Polri. Masyarakat menunggu penjelasan mengenai perkembangan perkara, termasuk kepastian pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.
Pada akhirnya, proses hukum harus berjalan transparan dan setara. Status tersangka bukan bukti seseorang telah bersalah. Namun, kedudukan sosial maupun kedekatan dengan kekuasaan juga tidak boleh menghambat proses hukum.(fin)
