JAKARTA | rayacom.id
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk membahas berbagai hambatan yang dihadapi industri nasional. Pemerintah ingin merumuskan kebijakan berdasarkan persoalan nyata yang dialami pelaku usaha.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan jajaran Apindo di Jakarta, Senin, 9 November 2026. Ia menilai pemerintah perlu mendengar langsung masukan dari pelaku industri sebelum menentukan langkah penyelesaian.
Menurut Sarmuji, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan sudut pandang kementerian. Kesalahan dalam memahami persoalan berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
“Kita tidak bisa sekarang menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja. Tentu kita harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 November 2026.
Ia berharap komunikasi dengan Apindo menghasilkan kebijakan yang sesuai kebutuhan setiap sektor. Pemerintah juga perlu memahami karakteristik dan kondisi masing-masing industri sebelum menentukan solusi.
“Kita berharap kalau kita memberikan solusi, ya solusi itu betul-betul yang memang dibutuhkan oleh dunia industri kita. Karena masalahnya kita ketahui secara persis dan bersumber dari kalangan industri,” lanjutnya.
Apindo Dorong Kerja Sama yang Lebih Efektif
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyambut pertemuan tersebut. Ia berharap Kemenperin dan Apindo membangun mekanisme kerja sama yang lebih efektif untuk mempercepat penyelesaian hambatan industri.
Shinta menjelaskan, sebagian persoalan dunia usaha membutuhkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Karena itu, pembahasan tidak cukup berhenti pada penyampaian daftar masalah.
“Kita harapkan sinergitas yang kita bangun ini bisa terus kita lanjutkan. Dan juga memang kita lebih tidak hanya menjabarkan isu yang dihadapi, tapi solusi dan rekomendasi apa yang bisa kita lakukan bersama,” ujar Shinta.
Apindo juga membawa sejumlah persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, ketersediaan bahan baku, neraca komoditas, gas industri, hingga sertifikasi halal. Berbagai isu tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi agar pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan produksi.
Kemenperin Petakan Tantangan Industri Nasional
Kemenperin mencermati sejumlah tantangan yang memengaruhi daya saing industri nasional. Persoalan tersebut meliputi persaingan dengan produk impor, ketersediaan dan biaya energi, serta pasokan bahan baku.
Selain itu, pelaku industri menghadapi biaya logistik, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), kebutuhan modernisasi teknologi, serta tantangan memperkuat struktur industri dari hulu hingga hilir.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Kemenperin menyiapkan kebijakan sesuai kebutuhan setiap sektor.
Pemerintah memperkuat pasar domestik melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, serta pengaturan tata niaga melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas).
Pada sektor energi dan bahan baku, pemerintah mengandalkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kebijakan ini diharapkan mendukung kebutuhan energi industri.
Selanjutnya, Kemenperin mendorong hilirisasi untuk memperkuat hubungan industri hulu dan hilir. Pemerintah juga mempercepat modernisasi teknologi melalui program Making Indonesia 4.0 serta mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan dunia usaha.
Perkuat IKM dan Industri Padat Karya
Kemenperin turut mendorong keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok perusahaan besar. Pemerintah memperkuat langkah tersebut melalui kemitraan antara pelaku IKM dan industri berskala besar.
Selain itu, pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi industri padat karya melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK).
Melalui kolaborasi dengan Apindo, Kemenperin berharap dapat memetakan hambatan industri secara lebih akurat. Masukan langsung dari pelaku usaha juga menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang sesuai kebutuhan sektor industri nasional.(hmi)
