JAKARTA | rayacom.id
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan hal tersebut seusai pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan bahwa Prabowo dan Gibran menggelar pertemuan pada Selasa pagi. Keduanya berdiskusi selama kurang lebih dua setengah jam mengenai dinamika politik dan hukum, terutama polemik dokumen pendidikan Gibran.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Prasetyo menjelaskan bahwa Gibran mengutarakan keinginan untuk mundur dari jabatan wakil presiden.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo.
Prabowo Berikan Saran kepada Gibran
Prasetyo sekaligus membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Ia menegaskan bahwa Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.
Menurut Prasetyo, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” jelasnya.
50 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Keinginan Gibran untuk mundur muncul di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen. Polemik dokumen pendidikan Gibran turut memicu langkah sejumlah anggota DPR untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi dikabarkan telah menandatangani usulan tersebut. Mereka menyoroti persoalan dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Materi yang beredar menyebut putusan MA berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan dalam proses pencalonannya pada Pilpres 2024.
Sementara itu, putusan MK turut memicu perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden.
DPR Punya Hak Menyatakan Pendapat melalui UU MD3
Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur kewenangan DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
Melalui hak tersebut, DPR dapat menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Ketentuan itu mencakup dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Gibran Pernah Tanggapi Polemik Dokumen Pendidikan
Sebelumnya, Gibran juga menanggapi polemik dokumen pendidikannya. Ia menegaskan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi karena telah menyelesaikan pendidikan setara SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
Pernyataan tersebut menunjukkan sikap Gibran dalam menghadapi polemik latar belakang pendidikannya. Di tengah dinamika politik dan proses hukum yang terus berkembang, pernyataan Prasetyo mengenai niat pengunduran diri Gibran menambah perhatian publik terhadap situasi politik nasional.(hmi)
