BAKN DPR RI Dorong Sinergi Pembiayaan dan Pendampingan UMKM

BANDUNG | rayacom.id

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, mendorong integrasi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di sekitar 27 kementerian dan lembaga (K/L).

Menurutnya, sinergi antarlembaga penting untuk mencegah tumpang tindih program. Selain itu, integrasi juga dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara dan memastikan pelaku UMKM menerima pembiayaan serta pendampingan secara tepat sasaran.

Gde menilai pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya dengan menyediakan akses permodalan. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) perlu mendapat dukungan pembinaan serta peningkatan kapasitas usaha.

Dengan begitu, pelaku UMKM dapat mengembangkan bisnis secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing produk.

BAKN DPR RI Dorong Integrasi Program UMKM

Gde menyampaikan hal tersebut kepada wartawan setelah mengikuti kunjungan kerja BAKN DPR RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/2026).

Kunjungan kerja itu membahas Penelaahan Skema Pendampingan Usaha pada Kebijakan Penurunan Suku Bunga UMKM, khususnya Program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).

Dalam kesempatan tersebut, Gde mendorong Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengambil peran koordinasi. Langkah ini diperlukan agar program pembinaan UMKM tidak berjalan sendiri-sendiri.

Selain itu, koordinasi terpadu dapat mencegah sejumlah lembaga menyasar kelompok usaha yang sama secara berulang.

“Ini yang selama ini menyebar di 27 kementerian. Kita harus mulai jadikan satu, sehingga nantinya lebih tepat sasaran, efisien, dan juga makin luas cakupannya sehingga berdampak kepada kepentingan kita untuk memajukan UMKM,” jelas Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya Linggih.

Sejumlah Lembaga Terlibat dalam Pembahasan

Kunjungan kerja tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).

Selain itu, Kementerian UMKM serta Permodalan Nasional Madani (PNM) juga turut terlibat dalam agenda tersebut.

Keterlibatan berbagai lembaga ini menjadi bagian penting dalam pembahasan sinergi program pemberdayaan. Sebab, BAKN DPR RI menilai pemerintah perlu menyatukan berbagai skema pembinaan dalam satu kerangka kebijakan.

Pembiayaan UMKM Perlu Diikuti Pendampingan

Gde menekankan bahwa akses pembiayaan harus berjalan seiring dengan pendampingan usaha. Dukungan tersebut mencakup pembinaan pelaku usaha, pengembangan kapasitas, hingga peningkatan kualitas produk.

Dengan pendampingan berkelanjutan, pelaku UMKM diharapkan mampu memanfaatkan pembiayaan secara lebih produktif. Selanjutnya, peningkatan kapasitas usaha dapat membantu mereka memperluas pasar dan memperkuat daya saing.

Melalui sinergi pembiayaan dan pendampingan, program pemberdayaan UMKM diharapkan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Upaya tersebut juga diharapkan memperkuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.(hmi)