JAKARTA | rayacom.id
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritik pidato pembukaan Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31. WALHI menilai sejumlah janji pemerintah terkait perlindungan hutan dan transisi energi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat dan Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan komitmen menjaga hutan bagi generasi mendatang.
Namun, WALHI menilai pemerintah belum menunjukkan langkah nyata untuk menghentikan kerusakan lingkungan. Organisasi tersebut menyoroti kebakaran hutan, penggunaan batu bara, ekspansi tambang, hingga ancaman terhadap masyarakat adat.
Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, menyebut pemantauan organisasinya menemukan 446 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terkait proyek karbon. Data itu mencakup periode 1 Januari hingga 14 September 2026.
“Utusan Khusus Presiden menyebut Indonesia sedang “walking the talk” dan memperkuat pasar karbon lewat registri nasional dan Perpres 110/2025. Pemantauan WALHI menemukan 446 titik panas berkepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terkait proyek karbon sepanjang 1 Januari-14 September 2026. Kalimantan Timur, provinsi percontohan program FCPF, juga tetap terbakar sepanjang 2026. Sementara itu, dari dana result-based payment (RBP) GCF sebesar US$103,78 juta, baru sekitar Rp500 miliar yang tersalur per Juli 2026”, kata Uli.
WALHI juga mempermasalahkan klaim pemerintah mengenai penguatan transisi energi. Menurut organisasi tersebut, pidato pemerintah menonjolkan tenaga surya dan jaringan transmisi, tetapi tidak membahas ketergantungan Indonesia terhadap batu bara.
WALHI mencatat produksi batu bara Indonesia mencapai 790 juta ton pada 2025. Sekitar 514 juta ton di antaranya masuk pasar ekspor. Sementara itu, bauran energi terbarukan baru mencapai 15,75 persen.
WALHI Soroti Ketergantungan Industri Nikel pada Batu Bara
WALHI turut menyoroti janji pemerintah mengenai dekarbonisasi industri. Organisasi tersebut menilai aktivitas hilirisasi nikel masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.
Mengutip data CREA dan Global Energy Monitor (GEM) 2026, WALHI menyebut kapasitas PLTU captive di kawasan industri mencapai 19,3 gigawatt pada 2025.
Penambahan kapasitas PLTU captive pada Juli 2024 hingga Juli 2025 mencapai 4,49 gigawatt. Angka itu setara sekitar 80 persen dari seluruh penambahan kapasitas PLTU nasional.
WALHI juga mengutip data Ember 2026 yang menyebut lebih dari 94 persen pasokan listrik untuk pengolahan nikel berasal dari batu bara.
Selain itu, organisasi tersebut menyoroti peningkatan kapasitas PLTU Indonesia sebesar 4 gigawatt pada 2025. Kondisi itu berlawanan dengan tren penurunan kapasitas PLTU dunia pada tahun yang sama.
WALHI menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat dekarbonisasi industri. Organisasi itu juga mengingatkan bahwa dokumen NDC Kedua memproyeksikan emisi sektor energi baru mencapai puncak pada 2038.
Uli mengatakan pemerintah perlu membuktikan komitmen transisi energi melalui pengurangan ketergantungan industri terhadap batu bara.
“Di paviliun, pemerintah bicara soal tenaga surya, tetapi smelter nikel yang disebut industri hijau masih hampir seluruhnya digerakkan batu bara. Ditambah hutan alam yang ditebang untuk nikel dan kayu energi, ini bukan transisi. Ini pemindahan kerusakan,” kata Uli.
Tambang Nikel dan Biomassa Ancam Hutan Alam
WALHI juga menyoroti dampak pertambangan nikel terhadap tutupan hutan. Berdasarkan data yang disampaikan organisasi tersebut, aktivitas tambang nikel untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik telah menghilangkan sekitar 193.830 hektare hutan alam selama 2001–2023.
Selain itu, sekitar 740.260 hektare hutan alam berada di dalam izin aktif Hutan Tanaman Energi. WALHI menilai aktivitas penebangan hutan alam untuk bahan baku biomassa turut menimbulkan persoalan lingkungan.
Organisasi tersebut mempertanyakan konsep transisi energi yang justru membuka ruang bagi kerusakan hutan dan ekosistem.
Proyek Pangan Merauke Dinilai Ancam Masyarakat Adat
WALHI juga mengkritik kebijakan pemerintah yang menghubungkan transisi energi dengan ketahanan pangan.
Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan WALHI, Dana Tarigan, menyoroti proyek strategis nasional (PSN) pangan dan energi di Merauke, Papua Selatan.
Menurut data WALHI, sekitar 265.208 hektare hutan alam berada dalam kawasan hutan yang dilepas untuk proyek tersebut. Sekitar 40 ribu hektare telah dibuka hingga awal Juli 2026. WALHI juga menyebut 24 kampung adat menghadapi ancaman akibat proyek itu.
Organisasi tersebut memperkirakan alih fungsi hutan alam di kawasan itu berpotensi melepas emisi sebesar 140 juta hingga 299 juta ton CO₂.
WALHI turut mencatat 809 titik panas di kawasan PSN Merauke selama Januari hingga 12 Oktober 2026.
“Produksi beras memang naik, tapi harganya adalah hutan dan ruang hidup masyarakat adat Marind, yang pangannya berasal dari hutan, bukan sawah. Kedaulatan pangan adalah soal siapa yang menentukan apa yang ditanam di tanahnya,” kata Dana.
Dana juga mengkritik pernyataan pemerintah yang menyebut masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai bagian dari solusi iklim.
Menurut WALHI, kondisi di lapangan justru menunjukkan persoalan yang dihadapi masyarakat adat dan peladang tradisional. Organisasi itu menyebut peladang bernama Subarno dan Yadi mengalami kriminalisasi pada September 2026.
WALHI juga menyoroti rencana pencabutan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang mengatur pengecualian bagi praktik pembakaran lahan secara terbatas untuk kearifan lokal.
Sebaliknya, WALHI mencontohkan masyarakat adat Bahau Umaq Suling di Long Isun yang memilih keluar dari proyek karbon FCPF-CF. Mereka juga menuntut agar sekitar 80.000 hektare wilayah adat dikeluarkan dari program tersebut.
“Kalau pemerintah benar-benar walking the talk, mulailah dengan membuka data. Akui yang menjaga, tagih yang merusak,” tambah Dana.
WALHI Soroti Kerusakan Ekosistem Mangrove
Uli juga menyoroti janji pemerintah untuk menjaga sumber daya karbon biru dan melindungi mangrove.
Menurut data yang disampaikan WALHI dengan merujuk keterangan Menteri Lingkungan Hidup pada Oktober 2025, Indonesia memiliki sekitar 3,44 juta hektare ekosistem mangrove. Dari jumlah tersebut, sekitar 750.000 hektare dilaporkan rusak atau hilang.
Di pesisir Tangerang, kondisi mangrove juga menjadi perhatian. Dari 1.603,79 hektare kawasan hutan mangrove lindung, WALHI menyebut hanya sekitar 500,55 hektare yang masih tersisa.
WALHI menilai pembangunan kawasan industri, smelter nikel, pelabuhan, jalan, reklamasi, dan tambak terus menekan ekosistem pesisir.
Organisasi tersebut juga mengingatkan agar perdagangan karbon biru tidak menjadi alasan bagi industri ekstraktif untuk menghindari kewajiban mengurangi emisi dari sumbernya.
“Pesisir kita bukan gudang kredit. Selama mangrove masih ditebang untuk kegiatan pembanguan dan industri ekstraktif, mendagangkan karbon biru hanya memberi izin bagi pencemar untuk terus mencemari, sementara masyarakat pesisir kehilangan ruang hidupnya,” tutup Uli.(hmi)
