Matahukum Minta Prabowo Usulkan Calon Wapres dari Internal Gerindra

JAKARTA | rayacom.id

Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, meminta partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan tidak mencampuri proses pengusulan calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan figur dari internal Partai Gerindra demi menjaga stabilitas politik dan mempercepat pelaksanaan program pemerintahan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Mukhsin menilai tiga tahun tersisa masa pemerintahan menjadi periode penting untuk menuntaskan berbagai program strategis. Karena itu, menurutnya, Presiden perlu mengutamakan figur yang memiliki kesamaan visi dan siap bekerja bersama pemerintah.

“Tiga tahun ke depan bukan waktu untuk berebut kursi, melainkan waktu untuk menyelesaikan janji. Presiden Prabowo perlu mengambil keputusan secara tegas dengan menunjuk sosok yang sejalan secara visi dari internal Partai Gerindra, sehingga siap bekerja sejak hari pertama tanpa memerlukan masa penyesuaian,” ujar Mukhsin.

Matahukum Ingatkan Risiko Konsolidasi Politik

Mukhsin berpandangan, pengusulan calon dari luar partai utama pendukung Presiden, baik dari partai koalisi lain maupun kalangan nonpartai, berpotensi membuka ruang negosiasi politik baru.

Menurutnya, dinamika tersebut dapat menyita energi pemerintah untuk membangun konsolidasi dan menjaga keseimbangan antarkekuatan politik. Padahal, pemerintah perlu memusatkan perhatian pada pelaksanaan kebijakan publik.

“Wakil Presiden adalah mitra kerja utama Presiden yang setiap hari menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan. Jika figur yang dipilih berasal dari luar lingkaran utama, dikhawatirkan terjadi gesekan kepentingan yang justru memperlambat laju pembangunan,” jelasnya.

Atas dasar itu, Mukhsin mendorong Presiden mempertimbangkan calon yang memiliki keselarasan visi dan komunikasi politik dengan pemerintahan. Ia menilai kesamaan arah kebijakan dapat membantu menjaga kesinambungan kerja kabinet.

Pengisian Kursi Wapres Jadi Ujian Kepemimpinan

Lebih lanjut, Mukhsin menyebut proses pengusulan calon Wakil Presiden sebagai ujian kepemimpinan bagi Prabowo. Menurutnya, Presiden perlu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan pemerintahan dan masyarakat, tanpa terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik.

Ia juga mengingatkan jajaran kabinet dan partai-partai koalisi agar tetap fokus menjalankan tugas di kementerian serta lembaga masing-masing. Sebab, capaian kerja yang dirasakan langsung masyarakat menjadi hal penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Mukhsin menilai kinerja nyata pemerintahan juga lebih bermakna dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2029 dibandingkan sekadar pembicaraan mengenai pembagian posisi kekuasaan.

“Biarkan kabinet bekerja dan biarkan koalisi menunjukkan kinerja terbaiknya. Di atas seluruh kepentingan partai politik, ada hal yang jauh lebih utama, yakni keberlanjutan pemerintahan yang stabil, kuat, dan fokus melayani rakyat,” pungkas Mukhsin.

Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang Presiden usulkan. Dengan demikian, Presiden mengajukan dua nama, sedangkan MPR menentukan satu calon melalui mekanisme pemilihan.(hmi)