JAKARTA | rayacom.id
Koalisi masyarakat sipil Indonesia mendesak Hashim Djojohadikusumo mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi. Desakan ini muncul saat Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) berlangsung di Antalya, Turki.
Koalisi menilai keterlibatan figur berlatar belakang bisnis energi fosil dan industri ekstraktif berpotensi memicu konflik kepentingan. Mereka khawatir delegasi Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bisnis daripada keadilan iklim bagi masyarakat.
Indonesia Country Manager 350.org, Sisilia Nurmala Dewi, mengkritik komposisi delegasi iklim Indonesia. Menurutnya, pemerintah masih melibatkan figur yang memiliki kepentingan bisnis berisiko merusak lingkungan.
“Sudah terlalu lama delegasi Indonesia mendatangkan orang dengan kepentingan bisnis perusak alam, bukan iklim,” ujar Sisilia dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (12/11/2026).
Ia menilai kondisi tersebut tidak dapat diterima. Terlebih, Indonesia terus menghadapi dampak krisis iklim. Karena itu, Sisilia meminta Kementerian Lingkungan Hidup mengevaluasi komposisi delegasi Indonesia.
Ia juga mendesak pemerintah mengeluarkan pebisnis energi fosil dan perusahaan pembakar hutan dari delegasi resmi.
“Kami mendesak Kementerian Lingkungan Hidup mengagendakan bersih-bersih delegasi Indonesia dari pebisnis energi fosil dan perusahaan pembakar hutan yang bisa dipastikan akan berjuang untuk kelangsungan profit para eksekutif, bukan pekerja, alam, serta rakyat banyak,” tegasnya.
Koalisi Soroti Potensi Konflik Kepentingan
Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan TIFA, Firdaus Cahyadi, menyampaikan kritik serupa. Ia menilai keterlibatan pebisnis sektor ekstraktif dan energi fosil dalam diplomasi iklim dapat melemahkan posisi Indonesia di forum internasional.
“Penunjukan pebisnis sektor bisnis ekstraktif dan energi fosil sebagai pimpinan delegasi diplomasi iklim berpotensi memicu potensi konflik kepentingan (conflict of interest) yang nyata sehingga akan memperlemah posisi tawar Indonesia dalam perundingan internasional,” kata Firdaus.
Kritik juga datang dari Koordinator Sekretariat Koalisi Indonesia Timur, Muhammad Al Amin. Ia hadir sebagai pengamat atau observer di COP31 Antalya.
Amin mengkritik substansi pidato dan posisi perundingan delegasi Indonesia. Menurutnya, pernyataan pemerintah belum menunjukkan ambisi dan langkah konkret untuk menjawab darurat ekologis.
Ia juga menyoroti dampak krisis iklim terhadap petani, nelayan, perempuan, dan masyarakat pesisir. Kelompok tersebut, khususnya di kawasan timur Indonesia, menghadapi berbagai persoalan akibat kerusakan lingkungan.
“Tidak ada pencapaian, tidak ada keberhasilan, tidak ada ambisi, tidak ada rencana aksi iklim yang dibawa dan disampaikan oleh utusan pemerintah Indonesia di COP 31. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan semuanya omong kosong,” cetus Amin.
Amin turut mengkritik posisi pemerintah dalam pembahasan just transition atau transisi berkeadilan. Menurutnya, pemerintah masih memberi sejumlah batasan agar transisi energi tidak mengganggu kepentingan ekonomi nasional.
Ia menilai kepentingan tersebut berkaitan dengan sektor pertambangan batu bara, nikel, bauksit, perdagangan karbon, hingga industri perikanan skala besar.
“Pernyataan dan pandangan yang diutarakan oleh pemerintah Indonesia di sesi transisi berkeadilan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah enggan mengimplementasikan transisi berkeadilan yang didorong komunitas global karena khawatir ekonomi Indonesia terganggu. Padahal, ekonomi Indonesia akan lebih terganggu dan hancur apabila krisis iklim terus terjadi,” tegasnya.
Anak Muda Tolak Transisi Energi Semu
Koordinator Climate Rangers Indonesia, Ginanjar Aryasuta, turut mengkritik arah diplomasi iklim Indonesia. Ia menegaskan bahwa generasi muda menolak transisi energi yang menguntungkan pihak-pihak yang mengeksploitasi sumber daya alam.
“Anak muda menolak janji transisi energi yang dikendalikan oleh mereka yang masih mengeruk keuntungan dari krisis ekologis. Kami menuntut pemimpin iklim yang bersih dari kepentingan bisnis demi mengamalkan keadilan iklim bagi generasi mendatang,” ujar Ginanjar.
Dalam momentum COP31, koalisi masyarakat sipil menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden RI dan Kementerian Lingkungan Hidup. Tuntutan tersebut mencakup agenda selama COP31 dan pembenahan delegasi menjelang COP32.
Pertama, koalisi meminta pemerintah berkomitmen menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap. Langkah ini bertujuan mendorong energi bersih dan terbarukan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
Kedua, mereka mendesak pemerintah memperjuangkan dana adaptasi dan pemulihan bencana. Koalisi meminta negara-negara maju menyalurkan pendanaan tersebut dalam bentuk hibah.
Ketiga, koalisi mendesak Hashim mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi. Mereka juga meminta pemerintah memilih ketua delegasi iklim yang berpengalaman dalam perundingan internasional serta bebas dari kepentingan bisnis ekstraktif.
“Indonesia harus membersihkan struktur delegasi resmi Indonesia secara menyeluruh dari para pelobi energi fosil dan pebisnis ekstraktif,” tegas Firdaus.
Diplomasi Iklim Indonesia Jadi Sorotan
COP31 berlangsung di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026. Konferensi tahunan PBB ini mempertemukan perwakilan negara, negosiator, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, dan ilmuwan untuk membahas penanganan perubahan iklim.
Indonesia memiliki peran penting dalam upaya global menghadapi perubahan iklim. Salah satunya karena negara ini memiliki kawasan hutan tropis yang luas.
Namun, ketergantungan ekonomi terhadap industri ekstraktif dan bahan bakar fosil masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut turut memengaruhi pelaksanaan transisi energi di dalam negeri.
Karena itu, masyarakat sipil meminta pemerintah menyelaraskan komitmen internasional dengan kebijakan nasional. Mereka juga mendesak diplomasi iklim Indonesia lebih mengutamakan perlindungan lingkungan dan masyarakat terdampak krisis iklim. (hmi)
