JAKARTA | rayacom.id
Pengamat Politik Nasional sekaligus Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai Sugiono dan Sufmi Dasco Ahmad menjadi dua figur paling realistis untuk mengisi posisi Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Adib, kedua tokoh tersebut memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto dan berasal dari lingkungan Partai Gerindra. Ia menilai faktor loyalitas serta kesamaan visi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pendamping Presiden.
Pengunduran diri Gibran dari jabatan Wapres pada Kamis (12/11/2026) memunculkan sejumlah nama dalam bursa calon pengganti. Selain Sugiono dan Dasco, muncul pula nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Ketua DPR RI Puan Maharani.
Adib Soroti Loyalitas Sugiono dan Kapasitas Dasco
Adib menilai Sugiono memiliki ikatan ideologis dan emosional yang kuat dengan Prabowo. Pengalaman mendampingi Presiden di lingkungan Partai Gerindra juga menjadi salah satu pertimbangan.
“Sugiono adalah anak ideologis Prabowo. Di tengah situasi transisi dan tantangan pemerintahan saat ini, Prabowo sangat membutuhkan orang yang tidak hanya cakap, tetapi juga memiliki tingkat loyalitas tinggi, sangat bisa dipercaya, dan memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menjadi pesaing politik di kemudian hari,” ujar Adib saat dihubungi, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, kedekatan Sugiono dengan Prabowo telah membangun kepercayaan politik yang kuat. Menurutnya, faktor tersebut penting untuk mencegah munculnya persaingan kekuasaan di lingkungan eksekutif.
Meski demikian, Adib juga menilai Dasco memiliki keunggulan dalam konsolidasi politik. Pengalamannya memimpin koordinasi di parlemen membuatnya mampu menjaga komunikasi dengan partai-partai koalisi.
Adib melihat Sugiono sebagai pilihan yang lebih aman jika Prabowo mengutamakan loyalitas dan stabilitas pemerintahan. Sementara itu, Dasco memiliki modal kuat dalam menjaga soliditas koalisi.
Kader Gerindra Dinilai Minim Resistensi Koalisi
Adib menilai posisi politik Prabowo di hadapan partai-partai koalisi cukup kuat. Karena itu, ia memperkirakan kader internal Gerindra seperti Sugiono atau Dasco berpeluang mendapat penerimaan luas.
Sebaliknya, pencalonan figur dari luar Gerindra berpotensi memunculkan dinamika baru. Partai-partai koalisi bisa memperhitungkan kembali pembagian pengaruh dan posisi politik dalam pemerintahan.
“Coba kita bandingkan misalnya memilih figur eksternal seperti AHY atau Zulkifli Hasan, tentu kalkulasi partai-partai koalisi akan lebih dinamis terkait pembagian porsi dan pengaruh. Dengan mengusung kader internal yang loyal seperti Sugiono atau Dasco, garis komando kepemimpinan akan tetap segaris dan solid,” jelas Adib.
Menurutnya, kesamaan visi antara Presiden dan calon pendamping dapat membantu pemerintah menjaga koordinasi. Dengan begitu, kabinet bisa lebih fokus menjalankan program tanpa terganggu persaingan antarkekuatan politik.
Pilihan Wapres Jadi Kalkulasi Politik Menuju 2029
Adib juga mengaitkan pemilihan Wapres pengganti dengan persiapan politik menuju Pemilu 2029. Ia menilai figur dari internal Gerindra berpotensi menjaga konsolidasi pemerintahan selama sisa masa jabatan 2024–2029.
Menurutnya, Prabowo membutuhkan pendamping yang sejalan dengan arah politik dan kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas sekaligus mengurangi potensi gesekan dengan partai koalisi.
“Tahun 2029 adalah pijakan politik periode kedua. Dengan memilih figur yang tegak lurus dan sejalan secara ideologis, stabilitas pemerintahan terjaga sekaligus memberikan kepastian arah suksesi ke depan,” pungkas Adib.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan Wapres. Presiden mengusulkan dua calon, kemudian MPR memilih satu di antaranya untuk melanjutkan sisa masa jabatan.
Ketentuan teknisnya juga tercantum dalam Pasal 134 hingga Pasal 136 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024. Dengan demikian, keputusan akhir mengenai Wapres pengganti tidak berada sepenuhnya di tangan Presiden. (hmi)
