meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendengar keluhan pemerintah daerah.
Rio berharap Suahasil dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi keuangan daerah sebelum menyesuaikan anggaran transfer.
Pernyataan tersebut Rio sampaikan saat konsolidasi Task Force Hanura di Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (14/9/2026) malam. Hal serupa juga diberitakan sejumlah media berdasarkan pernyataan Rio.
Hanura Soroti Pemangkasan TKD
Menurut Rio, sejumlah kepala daerah mengeluhkan pemangkasan TKD dan dana bagi hasil (DBH). Karena itu, ia meminta pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan bupati, wali kota, dan gubernur.
“Harapan kita Bapak Menteri Keuangan baru mendengar jeritan para bupati, wali kota, dan gubernur soal dana bagi hasil. Kami, meyakini Suahasil Nazara dapat mengambil kebijakan yang lebih arif dan bijak terhadap kebutuhan daerah,” kata Rio.
Rio menilai pemerintah perlu melihat kemampuan fiskal setiap daerah. Menurut dia, keterbatasan anggaran dapat menghambat pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia juga menyebut ada daerah yang kesulitan membayar gaji pegawai. Kondisi itu membuat ruang anggaran untuk pembangunan semakin terbatas.
“Ada daerah yang kesulitan membayar gaji pegawai, apalagi untuk membangun infrastruktur,” ujarnya.
Dana Transfer Berpengaruh ke Pembangunan
Selain belanja pegawai, Rio menyoroti dampak keterbatasan dana transfer terhadap pembangunan infrastruktur.
Ia mencontohkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengusulkan penerbitan obligasi untuk membiayai pembangunan. Menurut Rio, pemerintah perlu memberi ruang fiskal agar daerah memiliki kemampuan lebih besar dalam mengembangkan wilayah.
Di sisi lain, Rio menilai peredaran uang di daerah juga berkaitan dengan aktivitas pembangunan. Karena itu, ia mendorong anggota DPRD ikut membahas persoalan fiskal daerah.
“Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota harus mulai membahas isu-isu ini,” ujarnya.
Menurut Rio, pembahasan tersebut sejalan dengan slogan Hanura, yaitu “Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera.”
Kabupaten Belu Pangkas TKD Rp104 Miliar
Dampak pemangkasan TKD juga disoroti Anggota DPRD Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Edmundus Yakobus Manek dari Partai Hanura.
Edmundus mengatakan keterbatasan dana transfer membuat anggaran daerah lebih banyak terserap untuk belanja pegawai. Ia menyebut Kabupaten Belu mengalami pemangkasan TKD sekitar Rp104 miliar.
Akibat kondisi tersebut, sejumlah program pembangunan infrastruktur tidak berjalan. Pekerja lokal juga kehilangan kesempatan kerja dari proyek pemerintah.
“Seluruh program infrastruktur tidak jalan,” kata Edmundus.
Menurut dia, kondisi tersebut ikut memengaruhi masyarakat yang bergantung pada proyek pembangunan pemerintah.
Suahasil Diminta Perkuat Fiskal Daerah
Pemerintah sebelumnya resmi mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara. Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil di Istana Negara pada Senin (14/9/2026) berdasarkan Keppres Nomor 97/P Tahun 2026.
Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Setelah dilantik, ia menyatakan komitmen menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.
Karena itu, Hanura berharap pemerintah juga memperhatikan kondisi fiskal daerah. Rio meminta kebijakan transfer dapat memberi ruang bagi daerah untuk menjalankan pelayanan publik dan pembangunan.
Dengan demikian, pemangkasan TKD menjadi salah satu persoalan yang diminta Hanura untuk mendapat perhatian Menkeu Suahasil. Kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kemampuan daerah dan kebutuhan pembangunan masyarakat.(hmi)
