JAKARTA | RAYACOM
Gangguan distribusi dan antrean BBM di sejumlah daerah mulai berdampak pada aktivitas masyarakat. Salah satunya sektor pendidikan.
Sejumlah pemerintah daerah mengambil langkah dengan mengalihkan kegiatan belajar mengajar ke sistem daring. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi mobilitas siswa dan tenaga pendidik selama kondisi pasokan BBM belum normal.
Di Makassar, Pemerintah Kota menerapkan pembelajaran daring bagi sekolah mulai 12 hingga 19 September 2026. Kebijakan itu berlaku di tengah kondisi antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU.
Makassar Alihkan Pembelajaran ke Daring
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah antisipasi. Pemerintah daerah ingin menjaga keberlangsungan proses pendidikan sekaligus menyesuaikan kegiatan sekolah dengan kondisi BBM.
“Dalam rangka menjaga keberlangsungan proses pendidikan serta sebagai langkah antisipatif terhadap kondisi kelangkaan dan keterbatasan BBM, perlu dilakukan penyesuaian sementara terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan,” tulis Achi dalam surat edaran tertanggal Jumat (11/9/2026).
Pembelajaran daring tersebut berlaku untuk jenjang TK, SD, dan SMP di Kota Makassar. Informasi mengenai kebijakan ini juga telah diberitakan pada 11 September 2026.
Sementara itu, Pertamina menyatakan stok BBM di Makassar dalam kondisi aman dan mencukupi. Pertamina menyebut antrean panjang di sejumlah SPBU antara lain dipengaruhi peningkatan pembelian masyarakat.
Jember Sempat Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, juga mengambil langkah serupa.
Pemkab Jember mengimbau sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kebijakan tersebut berlangsung pada 10 hingga 12 September 2026.
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Achmad Imam Fauzi menyebut kebijakan itu berkaitan dengan distribusi BBM yang belum normal.
“Dalam rangka menyikapi belum normalnya distribusi BBM di Kabupaten Jember dan agar tidak berdampak ke sektor lainnya,” jelas Achmad dalam surat resmi tertanggal 9 September 2026.
Di Jember, pemerintah daerah juga melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi persoalan pasokan BBM. Salah satunya dengan mendorong tambahan pasokan dari wilayah lain.
Pangkep Ikut Terapkan PJJ
Kebijakan serupa kemudian muncul di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.
Pemerintah Kabupaten Pangkep menetapkan pembelajaran jarak jauh mulai 14 hingga 18 September 2026. Kebijakan tersebut diambil ketika masyarakat menghadapi persoalan pasokan BBM di sejumlah wilayah.
Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau juga turun memantau kondisi pasokan BBM subsidi di SPBU pada Jumat (11/9/2026).
Dalam pemantauan tersebut, stok Pertalite dan Solar di salah satu SPBU tercatat sekitar 16 kiloliter (KL) per hari.
“Kami harapkan setiap SPBU di Pangkep, khususnya Pertalite dan Solar, segera terisi agar tidak menyebabkan antrean dan kemacetan,” ujar Yusran seperti dikutip dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Pangkep, Jumat (11/9/2026).
Dampak BBM Mulai Meluas
Perubahan sistem pembelajaran menunjukkan bahwa persoalan BBM tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan. Distribusi dan antrean BBM juga mulai memengaruhi aktivitas pendidikan di sejumlah daerah.
Di Sulawesi Selatan, antrean BBM bahkan berdampak pada sektor logistik. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulselbar menyebut keterlambatan mendapatkan solar menurunkan volume angkutan barang hingga 50 persen.
Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga aktivitas masyarakat. Pembelajaran daring menjadi salah satu pilihan sementara untuk mengurangi mobilitas selama kondisi BBM belum sepenuhnya normal.(fin)
