Jokowi Sebut Isu Ijazah Dirinya dan Gibran sebagai Operasi Politik, Singgung Pilpres 2029

SOLO | rayacom.id

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menanggapi polemik ijazah yang menyeret namanya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menduga isu tersebut berkaitan dengan operasi politik yang bertujuan menurunkan reputasi seseorang.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10/2026). Ia merespons isu ijazah yang kembali menjadi perbincangan publik.

”Kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penunggang gelap yang menunggangi lagi. Jadi, menjadi ramai sekarang,” kata Jokowi dalam sebuah video yang beredar luas.

Menurut Jokowi, isu ijazah yang kembali mencuat tidak terlepas dari kemungkinan adanya kepentingan politik tertentu. Ia menilai persoalan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menurunkan reputasi politik seseorang.

”Bisa saja memang saya dioperasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” imbuhnya.

Meski demikian, Jokowi mengaku tidak terlalu mempersoalkan polemik tersebut. Ia memandang situasi yang berkembang sebagai bagian dari dinamika politik yang kembali menghangat.

Jokowi Soroti Sikap Partai Politik terhadap Gibran

Selain membahas polemik ijazah, Jokowi menyinggung sikap sejumlah partai politik terhadap kemungkinan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Ia menyoroti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar yang, menurutnya, belum menyampaikan dukungan secara tegas kepada Gibran.

Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa setiap partai memiliki kewenangan untuk menentukan sikap politiknya sendiri. Ia mengaku tidak ingin mencampuri urusan internal partai, termasuk keputusan mengenai dukungan untuk pemilihan presiden mendatang.

Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa arah dukungan politik menuju Pilpres 2029 masih menjadi pembahasan di kalangan partai. Namun, keputusan resmi masing-masing partai tetap menjadi penentu sikap politik mereka.

Isu Ijazah Gibran Kembali Menjadi Sorotan

Polemik mengenai ijazah Gibran kembali mendapat perhatian setelah Denny Indrayana bersama sejumlah pihak mengajukan perkara terkait hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui mekanisme sengketa hasil pemilu tersebut. Naskah yang beredar juga menyebut hakim MK belum menemukan dokumen yang setara dengan ijazah SMA atas nama Gibran.

Perkembangan perkara itu kembali memunculkan perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran serta kaitannya dengan dinamika politik nasional.

Di tengah polemik tersebut, pernyataan Jokowi mengenai dugaan operasi politik menambah dimensi perdebatan di ruang publik. Persoalan ini tidak hanya menyangkut isu ijazah, tetapi juga dugaan adanya kepentingan politik di balik kemunculannya kembali.

Meski demikian, dugaan operasi politik yang disampaikan Jokowi merupakan pandangannya terhadap situasi yang berkembang. Penilaian mengenai ada atau tidaknya operasi tersebut memerlukan bukti yang dapat diverifikasi secara independen. (zma)