JAKARTA | rayacom.id
Kontroversi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait persoalan tersebut. Penulis dan pengamat politik Denny JA menguraikan tiga skenario yang berpotensi berkembang, mulai dari pemakzulan melalui mekanisme konstitusional, pengunduran diri secara sukarela, hingga Gibran tetap menjabat dengan diikuti pembenahan sistem verifikasi persyaratan calon pemimpin.
Dalam tulisan yang disampaikan melalui akun Facebook-nya, Denny menilai putusan MK masih menyisakan pertanyaan substantif mengenai persyaratan pendidikan Gibran. Menurut dia, publik perlu membedakan pertimbangan mengenai bukti pendidikan dengan keputusan prosedural yang membuat permohonan tidak dapat diterima.
Denny menegaskan, putusan tersebut tidak membatalkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Namun, putusan itu juga tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai pembuktian bahwa seluruh persoalan mengenai persyaratan pendidikannya telah terselesaikan.
Kontroversi ini berkaitan dengan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diucapkan pada 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangannya, MK menilai bukti yang diajukan belum meyakinkan untuk menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Meski demikian, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut setelah tahapan pemilihan berakhir dan ia dilantik sebagai wakil presiden.
Denny JA Uraikan Tiga Skenario Politik Gibran
Skenario pertama yang dibahas Denny adalah pemakzulan melalui mekanisme konstitusional. Ia menilai jalur ini menghadapi hambatan hukum dan politik karena pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kontroversi atau perbedaan penafsiran terhadap suatu putusan.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden dengan melibatkan DPR, MK, dan MPR. Karena itu, pertimbangan dalam putusan sengketa sebelumnya tidak otomatis menjadi dasar yang cukup untuk memberhentikan Gibran.
Proses tersebut memerlukan dasar hukum yang sesuai dengan konstitusi serta pemeriksaan terhadap terpenuhi atau tidaknya alasan pemberhentian. Dengan demikian, persoalan persyaratan pendidikan harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku, bukan semata-mata dalam perdebatan politik.
Skenario kedua adalah Gibran mengundurkan diri secara sukarela. Menurut analisis Denny, pilihan tersebut dapat dipandang sebagai langkah politik untuk meredakan kontroversi. Namun, pengunduran diri tidak serta-merta menyelesaikan persoalan mendasar mengenai verifikasi dokumen pendidikan dan mekanisme pencalonan.
Putusan MK juga tidak mewajibkan Gibran mengundurkan diri. Apabila jabatan wakil presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Mekanisme pergantian tersebut mengatur pengisian jabatan yang kosong. Akan tetapi, proses itu tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai standar verifikasi persyaratan pendidikan calon pejabat publik.
Skenario ketiga adalah Gibran tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden, sementara pemerintah dan lembaga terkait mengevaluasi persoalan yang muncul. Dalam skenario ini, Denny menyoroti pentingnya transparansi mengenai dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan, termasuk standar penilaian dan dokumen yang digunakan.
Ia juga menyoroti proses verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam persidangan, menurut uraian yang disampaikan Denny, KPU mengakui tidak mendatangi kementerian penerbit untuk memeriksa dokumen dasar penyetaraan.
Evaluasi terhadap proses tersebut perlu dilakukan secara objektif. Dugaan pelanggaran hukum harus dibedakan dari kemungkinan kelemahan administratif yang dapat diperbaiki melalui pembenahan prosedur dan pengawasan.
Legitimasi Elektoral dan Konstitusional
Lebih jauh, Denny menempatkan kontroversi syarat pendidikan Gibran dalam persoalan hubungan antara legitimasi elektoral dan legitimasi konstitusional.
Kemenangan dalam pemilihan memberikan mandat kepada pemimpin untuk menjalankan pemerintahan. Namun, mandat tersebut tetap harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Sebaliknya, keraguan mengenai persyaratan seorang pejabat juga tidak otomatis membatalkan mandat tanpa pemeriksaan dan keputusan dari lembaga yang berwenang.
Dalam analisisnya, Denny merujuk pada pemikiran Tom Bingham melalui buku The Rule of Law serta Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die. Rujukan tersebut digunakan untuk menekankan pentingnya supremasi hukum, pemeriksaan berbasis bukti, dan prosedur yang adil dalam kehidupan demokrasi.
Menurut kerangka pemikiran tersebut, persoalan persyaratan pejabat publik perlu diselesaikan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian terhadap suatu perkara harus bertumpu pada bukti dan ketentuan hukum, bukan hanya kecurigaan atau dukungan politik terhadap tokoh tertentu.
Perlu Pembenahan Sistem Verifikasi Persyaratan Calon Pemimpin
Denny JA menyimpulkan bahwa kontroversi syarat pendidikan Gibran seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sistem verifikasi persyaratan calon presiden dan wakil presiden.
Ia menilai, persoalan ini tidak seharusnya berhenti pada pertentangan antara pendukung dan pengkritik. Negara perlu menyediakan penjelasan yang transparan dan dapat diperiksa publik, sekaligus memastikan adanya jalur hukum yang jelas ketika persyaratan jabatan dipersoalkan setelah pelantikan.
Pembenahan tersebut dapat mencakup kejelasan standar verifikasi dokumen, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme pemeriksaan yang dapat ditelusuri. Dengan prosedur yang lebih terbuka, lembaga penyelenggara pemilu diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam memeriksa persyaratan calon pemimpin.
Pada akhirnya, kontroversi ini tidak hanya menyangkut masa depan politik seorang wakil presiden. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, kepastian hukum, dan kemampuan lembaga negara menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.
Denny menekankan bahwa tidak seorang pun boleh berada di atas hukum. Pada saat yang sama, setiap orang berhak memperoleh pemeriksaan yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (hmi)
