JAKARTA | rayacom.id
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto tidak menghalangi proses konstitusional terkait polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud menilai persoalan tersebut menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap konstitusi. Menurut dia, Presiden cukup memastikan partai politik dapat menjalankan mekanisme konstitusional tanpa hambatan.
Dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary, Mahfud menjelaskan bahwa sikap Presiden dapat memengaruhi dinamika politik dalam penyelesaian polemik tersebut.
“Kalau Pak Prabowo mau dorong tegakkan aturan, laksanakan dengan benar agar tidak sewenang-wenang. Cukup mengatakan ‘saya tidak akan menghalangi’, itu bisa jalan,” kata Mahfud.
Karena itu, ia menyarankan Prabowo menyampaikan sikap tersebut secara langsung kepada partai-partai politik. Mahfud berharap Presiden memberi ruang bagi setiap partai untuk menentukan langkah sesuai mekanisme konstitusional.
“Panggil partai (dan sampaikan): ‘Saya tidak menghalangi Anda. Ini konstitusi, ini masalah peradaban yang sudah kita bangun 80 tahun lebih’,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengingatkan Prabowo agar menghormati proses hukum dan demokrasi. Menurut dia, langkah konstitusional akan sulit berjalan apabila Presiden justru menghalangi upaya politik yang ditempuh partai-partai.
“Tapi kalau Pak Prabowo menghalangi, ya tidak bakal jalan,” kata Mahfud.
Selain itu, Mahfud menilai sikap Presiden dalam persoalan ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh sebab itu, ia mendorong Prabowo menunjukkan komitmen terhadap konstitusi melalui tindakan nyata.
Mahfud juga menyinggung pengalaman Prabowo menghadapi dinamika dan sengketa pemilu pada masa lalu. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga integritas demokrasi dan menghormati mekanisme hukum.
Mahfud Ingatkan Pentingnya Penegakan Hukum dalam Program MBG
Selain membahas polemik persyaratan pencalonan Gibran, Mahfud mengaitkan penegakan hukum dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo.
Mahfud mengakui bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan penting pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut harus berjalan seiring dengan tata kelola yang baik, pemberantasan korupsi, serta penghormatan terhadap hukum dan demokrasi.
Dengan demikian, pemerintah tidak cukup hanya mengejar keberhasilan program sosial. Pemerintah juga perlu memastikan penggunaan anggaran berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Tidak ada gunanya rakyat kenyang kalau peradaban hukum dan demokrasinya itu buruk. Mengenyangkan rakyat dengan MBG itu bagus, silakan asal jangan ada korupsinya. Tapi peradaban, demokrasi, dan hukum itu harus ditegakkan, dan kuncinya ada di tangan Pak Prabowo,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan Mahfud bahwa kesejahteraan rakyat dan penegakan hukum harus berjalan beriringan. Program pemerintah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sementara pengawasan yang kuat membantu menjaga akuntabilitas dan mencegah penyimpangan.
Pada akhirnya, Mahfud mendorong Prabowo agar tidak menghalangi mekanisme konstitusional dalam penyelesaian polemik Gibran. Ia juga menekankan pentingnya menjaga supremasi hukum, demokrasi, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (fin)
