JAKARTA | rayacom.id
Pengamat politik Universitas Sriwijaya (Unsri), Prof. Dr. Febrian, meminta pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjelas polemik pemanggilan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wachid.
Febrian menilai, ketidakjelasan informasi dapat memicu spekulasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan aparat menjalankan proses hukum sesuai aturan.
Menurut Febrian, persoalan ini tidak hanya menyangkut penegakan hukum. Polemik tersebut juga berkaitan dengan etika pejabat publik, transparansi, dan tanggung jawab politik.
Ia menyoroti informasi mengenai dua kali pemanggilan Nusron oleh KPK. Selain itu, ketidakjelasan mengenai proses tersebut dapat memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat.
“Ini tidak lagi permasalahan penegakan hukum. Panggilan dua kali KPK, ketidakjelasan keberadaan, atau informasi atas masalah yang liar cenderung ditafsirkan negatif,” kata Febrian kepada Harian Merdeka, Senin (19/10/2026).
Febrian menegaskan bahwa pejabat setingkat menteri perlu menghormati proses hukum. Menurutnya, sikap pejabat saat menghadapi pemeriksaan juga mencerminkan tanggung jawab mereka kepada masyarakat.
Karier Politik Nusron Menjadi Sorotan
Febrian menilai polemik ini dapat memengaruhi perjalanan politik Nusron jika ia tidak segera memberikan kejelasan. Karena itu, ia mendorong Nusron menghadapi proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, kemungkinan penetapan tersangka yang disinggung Febrian bukanlah kepastian hasil penyidikan KPK. Aparat harus mendasarkan penentuan status hukum seseorang pada bukti dan prosedur yang sah.
Selain menyoroti Nusron, Febrian juga mengingatkan Partai Golkar agar memperhitungkan dampak politik dari persoalan ini. Menurutnya, perkembangan kasus tersebut dapat memengaruhi dinamika koalisi pemerintahan.
“Golkar harusnya berhitung dengan kondisi politik. Nego hukum bukan cara baik menjaga koalisi pemerintahan,” tegasnya.
Pernyataan itu menekankan pentingnya memisahkan kepentingan politik dari proses hukum. Dengan demikian, kepentingan koalisi tidak boleh menghalangi aparat dalam menjalankan tugasnya.
Febrian Singgung Dugaan Keterlibatan Elite
Febrian juga mempertanyakan kemungkinan adanya persoalan yang lebih luas di balik polemik tersebut. Ia menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah elite dan meminta aparat mengungkap fakta melalui proses hukum.
“Banyak elite terlibat. Jika tidak mampu membuka kotak Pandora, in case Nusron harus bertanggung jawab secara hukum dan politik,” ujarnya.
Meski demikian, pernyataan mengenai dugaan keterlibatan elite tetap merupakan pandangan narasumber. Aparat perlu menilai setiap dugaan berdasarkan bukti, bukan sekadar spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Karena itu, Febrian mendorong KPK memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai kewenangannya. Pada saat yang sama, KPK perlu memastikan setiap langkah mengikuti prosedur hukum.
Prabowo Diminta Pastikan Penegakan Hukum
Febrian turut menyoroti peran Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menilai, ketidakjelasan yang berlarut-larut dapat memicu keresahan publik.
“Presiden Prabowo lagi-lagi membuat rakyat stres. Kasus ini tidak harus liar dan penegakan hukum harus dihormati,” demikian pandangannya.
Menurut Febrian, komunikasi publik yang jelas dapat membantu meredam spekulasi. Dengan begitu, masyarakat bisa memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Di sisi lain, aparat harus menjaga independensi dalam menangani perkara. KPK perlu mendasarkan setiap pemanggilan, pemeriksaan, dan penentuan status hukum pada bukti serta prosedur yang berlaku.
Pada akhirnya, polemik ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Oleh sebab itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memberikan kejelasan melalui langkah yang sesuai aturan. (fin)
