JAKARTA | rayacom.id
Polemik pembatasan konten kritik di media sosial memanas. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) bersama Remotivi menantang Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk beradu data dalam debat publik pada Selasa (17/11/2026).
Kedua lembaga masyarakat sipil itu menyoroti banyaknya konten kritik terhadap pemerintah yang mengalami penghapusan maupun pembatasan akses. Mereka juga menyoroti unggahan masyarakat terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
SAFEnet meminta Meutya menjelaskan transparansi dan kinerja kementeriannya secara terbuka. Tantangan tersebut mereka sampaikan melalui akun resmi X @safenetvoice.
Dalam pernyataannya, SAFEnet mengajak masyarakat mengawal agenda debat tersebut. Mereka ingin pemerintah menjelaskan dasar kebijakan moderasi konten di ruang digital.
SAFEnet Catat 127 Konten Kritik Mengalami Moderasi
SAFEnet dan Remotivi merilis hasil pemantauan hingga 8 November 2026. Kedua lembaga mencatat 127 konten kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara mengalami moderasi atau penghapusan.
Dari jumlah tersebut, laporan mereka menyebut Komdigi meminta penanganan terhadap 94 konten atau sekitar 74 persen. Sementara itu, platform digital menangani 33 konten lainnya secara langsung.
Temuan tersebut juga mencakup konten yang membahas penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
SAFEnet mencatat sedikitnya 13 unggahan bertema karhutla mengalami pemutusan akses atau pembatasan jangkauan. Kasus tersebut terutama terjadi pada pertengahan Oktober 2026 ketika kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan.
Salah satu kasus yang mereka soroti berkaitan dengan video investigasi ilmiah tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kalimantan Tengah. Menurut laporan pemantauan, TikTok menghapus video tersebut sekitar 16 jam setelah pengunggahannya.
SAFEnet juga mencatat pembatasan terhadap unggahan sejumlah figur publik, termasuk komedian Wendi Cagur dan Bupati Siak Afni Zulkifli.
Platform X dan Threads Masuk Catatan Pemantauan
Laporan SAFEnet dan Remotivi turut memetakan moderasi konten berdasarkan platform.
Platform X mencatat jumlah terbanyak dengan 56 konten. Threads menyusul dengan 43 konten yang sebagian besar mengalami pembatasan geografis atau geoblocking.
Pembatasan tersebut membuat pengguna di Indonesia tidak dapat mengakses sejumlah unggahan. Selain X dan Threads, laporan itu juga mencatat penghapusan konten di TikTok.
SAFEnet juga menyoroti dugaan intimidasi digital terhadap warga yang menyampaikan kritik. Bentuknya antara lain teror melalui pesan pribadi dan penyebaran data pribadi atau doxing.
Menurut SAFEnet, angka 127 kasus tersebut belum menggambarkan keseluruhan persoalan. Mereka menyebut masih banyak korban yang merahasiakan identitas dan laporan demi alasan keamanan.
Komdigi Bantah Jadi Tukang Sensor
Menanggapi temuan tersebut, Komdigi menyatakan siap berdialog dan mencocokkan data bersama SAFEnet serta Remotivi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menghargai pemantauan masyarakat sipil. Ia menilai pengawasan publik merupakan bagian penting dalam menjaga mekanisme demokrasi.
Namun, Mediodecci membantah anggapan bahwa pemerintah bertindak sebagai tukang sensor.
“Dalam melaksanakan kewenangannya itu Komdigi bukan tukang sensor, Kominfo mendorong adanya moderasi, dan tentunya dibarengi dengan moderasi ada literasi juga kepada pengguna, dan ini yang kita dorong terus melalui prioritas-prioritas di dalam program Komdigi,” ujar Mediodecci di kantor Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Mengenai klaim 74 persen permintaan penanganan konten berasal dari pemerintah, Mediodecci mengaku belum dapat mencocokkan angka tersebut secara tepat.
Ia mengatakan timnya membutuhkan periode pemantauan dan tautan spesifik untuk menelusuri setiap laporan.
“Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja,” jelasnya.
Mediodecci juga mengakui bahwa angka internal Komdigi bisa lebih besar ataupun lebih kecil dibandingkan temuan SAFEnet dan Remotivi.
Karena itu, ia mendorong kedua pihak bertemu untuk membahas perbedaan data secara terbuka.
Komdigi Jelaskan Batas Kewenangan Penghapusan Konten
Mediodecci menjelaskan bahwa Komdigi memiliki batas kewenangan dalam menangani konten digital. Ia merujuk pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta konstitusi.
Menurut penjelasannya, Komdigi dapat meminta pemutusan akses secara langsung terhadap dua kategori muatan ilegal, yakni perjudian daring dan pornografi.
Sementara itu, penanganan kategori lain membutuhkan rekomendasi dan verifikasi kementerian atau lembaga teknis terkait.
Sebagai contoh, BPOM menangani rekomendasi terkait obat-obatan. Kementerian Perdagangan juga berperan dalam persoalan perdagangan ilegal.
Komdigi menjalankan permintaan penurunan konten melalui sistem kepatuhan terintegrasi bernama SAMAN. Sistem tersebut mengirimkan notifikasi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam paket berisi sekitar 200 hingga 400 tautan.
Mediodecci menyebut platform tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dan meminta verifikasi ulang.
“Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri,” pungkasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah merampungkan mekanisme notifikasi publik sebelum melakukan pemutusan akses. Langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.
SAFEnet Tantang Meutya Buka Data ke Publik
Tantangan debat publik pada 17 November 2026 mendatang menjadi kesempatan bagi SAFEnet, Remotivi, dan Komdigi untuk menguji perbedaan data tersebut.
SAFEnet dan Remotivi menuntut transparansi pemerintah dalam menangani konten digital. Sementara itu, Komdigi menyatakan kesiapan membuka data dan menjelaskan prosedur moderasi.
Perdebatan ini tidak hanya menyangkut angka penghapusan konten. Persoalan tersebut juga menyentuh batas kewenangan pemerintah, transparansi kebijakan digital, serta perlindungan kebebasan berekspresi masyarakat.(fin)
