JAKARTA | rayacom.id
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia. Menurutnya, hukum pidana kini tidak hanya berorientasi pada pembalasan. Penegak hukum juga harus mengedepankan pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.
Burhanuddin menyampaikan hal tersebut saat membuka Forum Literasi Hukum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) Seri #1. Kegiatan bertema “Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia” itu berlangsung di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Perubahan ini menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026. Sebelumnya, jaksa menggunakan hukum acara pidana berdasarkan undang-undang tahun 1981 selama lebih dari empat dekade.
“Era baru ini bukan semata pergantian nomor undang-undang, melainkan pergantian cara berpikir di mana hukum pidana kita bergeser dari paradigma pembalasan menuju korektif, rehabilitatif, dan restoratif,” tutur Burhanuddin.
Jaksa Agung Soroti Wajah Baru Penuntutan
Dalam forum tersebut, Burhanuddin menyampaikan tiga pokok pikiran. Pertama, wajah baru penuntutan. Kedua, makna bekerja dalam senyap. Ketiga, orientasi pemulihan dalam penegakan hukum.
Ia merujuk standar profesional penuntut umum dari International Association of Prosecutors (IAP). Standar tersebut menekankan keterbukaan dalam pelaksanaan diskresi penuntutan.
Jaksa, lanjutnya, harus menghormati hak individu dan memperhatikan kepentingan korban. Mereka juga wajib menjaga objektivitas serta imparsialitas.
“Dengan tetap menghormati hak-hak individu, memperhatikan kepentingan korban, serta menjunjung tinggi prinsip objektivitas dan imparsialitas,” katanya.
Bekerja dalam Senyap Bukan Berarti Tertutup
Burhanuddin turut menjelaskan makna ungkapan “Work in Silence, Let Success Speak”. Menurutnya, ungkapan tersebut bukan ajakan untuk bekerja secara tertutup.
Ia justru mengajak jaksa mengutamakan substansi dan hasil kerja. Prinsip itu juga menempatkan pengabdian di atas pencitraan.
Pesan tersebut sejalan dengan pembahasan buku Jaksa Angsa: Work in Silence karya Dr. Hinca IP Pandjaitan, anggota Komisi III DPR RI. Panitia memasukkan bedah buku itu sebagai salah satu agenda forum.
Penegakan Hukum Harus Berorientasi pada Pemulihan
Dalam aspek pemulihan, Burhanuddin mengingatkan jaksa agar tidak berhenti pada pemidanaan pelaku kejahatan ekonomi dan korupsi sumber daya alam.
Ia mencontohkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Melalui kebijakan tersebut, negara telah menguasai kembali lebih dari enam juta hektare kawasan hutan.
Namun, Burhanuddin menilai penguasaan kembali lahan baru menjadi tahap awal. Pemerintah harus merawat dan mengelola kawasan tersebut secara bertanggung jawab. Langkah itu penting agar lahan tidak kembali jatuh ke tangan pihak yang sama.
“Menguasai kembali hanyalah separuh pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan lahan itu dirawat, dikelola secara bertanggung jawab, dan tidak kembali jatuh ke tangan yang sama,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta penegak hukum membedakan kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dan kerugian ekologis.
Keadilan Restoratif dan DPA Perlu Pengawasan
Burhanuddin juga menyoroti penguatan keadilan restoratif. Kini, undang-undang memberikan landasan bagi penerapan pendekatan tersebut pada setiap tahapan penanganan perkara.
Ia turut membahas Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam perkara pidana korporasi.
Menurutnya, jaksa dapat menggunakan DPA untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun, mereka harus memastikan penerapannya berjalan secara transparan dan tetap menjunjung pertanggungjawaban pidana.
“Bukan sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana dengan penerapannya tidak boleh tertutup dan tidak boleh mengesampingkan pertanggungjawaban pribadi pengurus korporasi,” tegasnya.
Persaja Diminta Bangun Tradisi Literasi Hukum
Pada kesempatan itu, Burhanuddin menegaskan pentingnya literasi hukum bagi setiap jaksa. Kompetensi tersebut membantu jaksa menyusun surat dakwaan, tuntutan, replik, hingga memori banding.
Karena itu, ia mengapresiasi Pengurus Pusat Persaja yang menggagas forum literasi tersebut. Ia berharap kegiatan ini tumbuh menjadi tradisi diskusi dan pertukaran gagasan yang berkelanjutan.
Jaksa Agung juga meminta Persaja menggelar forum tersebut secara rutin. Ia mendorong pengurus menyampaikan hasil diskusi sebagai bahan perumusan kebijakan di lingkungan Kejaksaan.
“Kejaksaan tidak takut pada kritik yang jujur,” ujarnya.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber. Mereka antara lain Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Pujiyono Suwadi, dan Wakil Jaksa Agung Prof. Asep Nana Mulyana.
Hadir pula anggota Komisi III DPR RI Dr. Hinca IP Pandjaitan, jurnalis Rosiana Silalahi, Guru Besar Universitas Pelita Harapan Prof. Aleksius Jemadu, serta Guru Besar Universitas Al-Azhar Prof. Suparji Ahmad.(fin)
