Wapres Tak Bisa Di-Plt, MPR Tunggu Dua Nama Usulan Prabowo

JAKARTA | rayacom.id

Pengisian kursi Wakil Presiden (Wapres) menjadi sorotan politik nasional. Hal ini menyusul kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).

Sejumlah partai koalisi pemerintah memilih menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka mempersilakan Prabowo menentukan dua nama calon Wakil Presiden.

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyebut pengisian kursi Wapres berkaitan dengan hak politik partai pendukung pemerintah.

Namun, NasDem tetap menghormati keputusan Presiden Prabowo.

“Rasa-rasanya itu menjadi hak partai-partai yang berjuang. NasDem mendukung penuh pemerintah sebagai partai koalisi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden sebagai Ketua Umum Gerindra,” ujar Irma di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Golkar Serahkan Keputusan kepada Prabowo

Partai Golkar juga memilih tidak mendahului keputusan Presiden. Partai berlambang pohon beringin itu mempercayakan penentuan calon Wapres kepada Prabowo.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan sikap tersebut.

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden,” kata Doli.

Sikap NasDem dan Golkar menunjukkan dukungan terhadap kewenangan Presiden. Keduanya memberikan ruang bagi Prabowo untuk menentukan calon pendampingnya.

Dede Yusuf: Wapres Tidak Bisa Diisi Plt

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, mengingatkan pentingnya proses pengisian jabatan Wapres.

Menurutnya, pemerintah tidak mengenal mekanisme Pelaksana Tugas (Plt) untuk posisi Wakil Presiden. Karena itu, Presiden perlu segera mengajukan dua nama kepada MPR.

“Prinsipnya, negara tidak boleh ada kekosongan tugas karena Wapres tidak bisa di-Plt. Oleh karenanya sesuai mekanisme saja, Presiden akan memberikan dua nama ke MPR. Melalui proses verifikasi dan lain-lain maksimal 60 hari, lalu MPR menetapkan melalui proses musyawarah atau memilih,” jelas Dede.

Dede juga menyatakan kesiapan anggota MPR untuk menjalankan proses tersebut. Ia mempersilakan Presiden menentukan kandidat sesuai pertimbangannya.

Menurut Dede, kecocokan kerja atau chemistry menjadi faktor penting. Hubungan kerja yang baik akan membantu Presiden menjalankan pemerintahan.

“Jadi sebagai anggota MPR siap saja menerima usulan Presiden. Kita harus berikan kebebasan bagi Presiden untuk memilih wakilnya yang akan membuat nyaman beliau bekerja tentunya,” pungkasnya.

Mekanisme Pemilihan Wakil Presiden di MPR

Konstitusi mengatur pengisian jabatan Wakil Presiden melalui Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan dua calon Wapres kepada MPR.

Selanjutnya, MPR menggelar sidang untuk memilih satu kandidat. Calon terpilih akan melanjutkan sisa masa jabatan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) juga mengatur mekanisme pengisian jabatan tersebut.

Ketentuan konstitusi memberikan batas waktu maksimal 60 hari bagi MPR untuk menggelar sidang pemilihan setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dengan demikian, Presiden memegang peran penting dalam mengusulkan dua kandidat. Sementara itu, MPR menentukan Wakil Presiden melalui mekanisme pemilihan.

Kini, publik menanti langkah Prabowo. Dua nama yang akan diajukan Presiden menjadi penentu proses selanjutnya dalam pengisian kursi Wakil Presiden.(fin)