JAKARTA | rayacom.id
Polda Metro Jaya menyebut mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, berjanji memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Polisi kembali menjadwalkan pemeriksaan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, Firli menyampaikan kesediaannya saat personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mendatangi sebuah gedung olahraga (GOR) bulutangkis.
“Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, Budi belum menyampaikan jadwal pemeriksaan lanjutan terhadap Firli. Penyidik masih menyiapkan agenda pemanggilan tersebut.
Firli Bahuri Beberapa Kali Mangkir dari Pemeriksaan
Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya telah beberapa kali memanggil Firli untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
Pada 6 Februari 2024, polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Firli. Namun, ia tidak memenuhi panggilan tersebut.
Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 26 Februari 2024. Firli kembali tidak hadir memenuhi panggilan polisi.
Selanjutnya, penyidik melayangkan panggilan pada 28 November 2024. Namun, Firli juga tidak menghadiri pemeriksaan tersebut.
Budi sebelumnya membantah kabar yang menyebut polisi menangkap Firli di GOR bulutangkis. Ia menjelaskan bahwa kedatangan personel Ditreskrimsus hanya untuk menindaklanjuti ketidakhadiran Firli dalam pemeriksaan.
“Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran saudara FB dalam dua kali panggilan pemeriksaan,” tutur Budi.
Firli Bahuri Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan SYL
Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 22 November 2023.
Dalam perkara tersebut, penyidik menduga Firli melakukan pemerasan terkait penanganan persoalan hukum di lingkungan Kementerian Pertanian.
Penyidik menyangkakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Firli. Ancaman hukumannya mencakup pidana penjara hingga seumur hidup.
Namun, proses penyidikan perkara tersebut menghadapi sejumlah kendala. Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tercatat telah dua kali mengirimkan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
Jaksa kemudian mengembalikan kedua berkas tersebut karena menilai penyidik belum memenuhi petunjuk kelengkapan perkara.
Kejati DKI Jakarta Pernah Kembalikan SPDP Firli
Perkembangan lain muncul ketika Kejati DKI Jakarta mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara Firli kepada Polda Metro Jaya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma, menjelaskan bahwa pengembalian tersebut berkaitan dengan petunjuk jaksa yang belum dipenuhi penyidik.
“Kita kembalikan SPDP, bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025,” kata Dapot kepada wartawan, Jumat (24/4).
Dapot menerangkan bahwa penyidik memiliki batas waktu untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa atau P19.
Namun, penyidik tidak memenuhi petunjuk tersebut hingga batas waktu berakhir. Karena itu, jaksa mengirimkan surat P20 sebelum mengembalikan SPDP kepada kepolisian.
“Petunjuk jaksa kan belum dipenuhi dengan batas waktu yang ditentukan. Kan ada batas waktunya. Kita kirim P20 (waktu penyidikan habis), P20 enggak dipenuhi ya kita kembalikan lah SPDP-nya,” tutur Dapot.
Dengan adanya perkembangan terbaru ini, Polda Metro Jaya kembali membuka peluang pemeriksaan terhadap Firli Bahuri. Penyidik kini menunggu pemenuhan janji kehadiran Firli dalam agenda pemeriksaan berikutnya. (hmi)
