Layanan Pertanahan Macet Setahun, Menteri ATR Minta Izin Cabut Moratorium di 15 Wilayah

JAKARTA | rayacom.id

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta pemerintah menyepakati kelanjutan layanan pertanahan di 15 wilayah yang terkena moratorium.

Wilayah tersebut terdiri dari tiga provinsi dan 12 kabupaten. Daerah-daerah itu belum memenuhi target minimal 87 persen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Nusron menjelaskan, pemerintah menghentikan sementara layanan sertifikat tanah di wilayah yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan alih fungsi lahan sawah.

Pemerintah mulai memberlakukan moratorium pada 22 September 2025. Kebijakan itu menyasar lokasi yang capaian LP2B-nya masih di bawah target.

“Selama ini, Pak, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi, kalau LP2B-nya kurang dari 87%, kami melakukan setop sementara pelayanan sertifikat tanah tersebut di lokasi tersebut. Ini kejam kami. Ini demi kalau kayak gini nggak jalan,” ujar Nusron dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pemerintah Evaluasi Target LP2B

Nusron menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi lahan pertanian. Salah satu dasar hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Menurut Nusron, undang-undang tersebut tidak menetapkan angka persentase khusus untuk target LP2B setiap daerah. Aturan itu mengacu pada penetapan LP2B oleh pemerintah daerah.

Dia juga merujuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Kedua aturan tersebut, menurut Nusron, menjadi dasar target nasional minimal 87 persen.

Namun, ketentuan itu tidak merinci target setiap daerah secara kaku selama pemerintah tetap dapat mengamankan target nasional.

Nusron Minta Moratorium di 15 Wilayah Dievaluasi

Dalam rapat tersebut, Nusron meminta pemerintah mengambil keputusan bersama mengenai kelanjutan layanan pertanahan di wilayah yang belum mencapai target LP2B.

Dia menyebut terdapat tiga provinsi dan 12 kabupaten yang belum memenuhi angka 87 persen. Karena target nasional telah terpenuhi, Nusron meminta izin untuk kembali membuka layanan pertanahan di lokasi yang tidak termasuk kawasan LP2B.

“Nah karena itu kami minta izin pada rapat ini mohon diputuskan bersama, apakah diperbolehkan, karena tiga provinsi ini sudah, secara nasional sudah memenuhi angka 87%, meskipun 3 provinsi ini dan 12 kabupaten ini tidak mencapai angka tersebut, apakah pelayanan pertanahannya boleh kami lakukan lagi di lokasi tersebut, yang tidak LP2B tentunya,” beber Nusron.

Pengembang Properti Sampaikan Keberatan

Kebijakan moratorium layanan pertanahan juga menuai protes dari sejumlah asosiasi pengembang properti.

Nusron mengatakan, perwakilan Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), serta Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) beberapa kali mendatangi kantornya.

Mereka menyampaikan keberatan atas penghentian layanan sertifikat tanah di wilayah yang terdampak.

Nusron mengakui moratorium tersebut berdampak pada pelayanan pertanahan. Kebijakan itu telah berlangsung lebih dari setahun sejak pemerintah memberlakukannya pada September 2025.

Kini, Kementerian ATR/BPN meminta keputusan bersama agar layanan pertanahan dapat kembali berjalan di lokasi yang bukan kawasan LP2B.(fin)