JAKARTA | rayacom.id
Pengamanan di sekitar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Cakung, berlangsung ketat pada Kamis (5/11/2026). Ribuan personel TNI dan Polri bersiaga mengawal sidang kedelapan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Sejumlah kendaraan taktis juga berjajar di depan gedung pengadilan. Aparat menyiapkan pengamanan tersebut untuk mengantisipasi kedatangan massa pendukung kedua kubu.
Sejak pagi, ratusan anggota TNI dari kesatuan Yonif TP tampak berbaris dan bersiap menjaga kawasan pengadilan. Sementara itu, personel kepolisian dari satuan Baharkam dan Korps Brimob turut memperkuat penjagaan.
Belasan kendaraan taktis juga terlihat di jalan depan gedung pengadilan. Kendaraan tersebut antara lain rantis V8 Pengurai Massa (Raisa) dan Baracuda. Petugas juga memasang pembatas serta pengumuman tata tertib di gerbang pengadilan.
6.770 Personel TNI-Polri Dikerahkan
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal mengatakan, aparat gabungan mengerahkan 6.770 personel untuk mengamankan persidangan. Jumlah tersebut terdiri atas 5.570 anggota Polri dan 1.200 personel TNI.
“Untuk saat ini, kita melakukan pengamanan seluruhnya sebanyak 6.770 personel,” kata Alfian di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurut Alfian, aparat menyesuaikan pengerahan personel dengan perkiraan jumlah massa yang akan datang. Berdasarkan informasi intelijen, massa pendukung Jokowi diperkirakan mencapai sekitar 7.000 orang.
Sementara itu, massa pendukung Roy Suryo dan dr Tifa diperkirakan berkisar 1.000 hingga 2.000 orang.
Besarnya potensi kehadiran massa membuat aparat memperketat penjagaan di sejumlah titik. Polisi juga menyiapkan pola pengamanan berlapis untuk menjaga situasi tetap kondusif.
PN Jakarta Timur Batasi Pengunjung Ruang Sidang
Di sisi lain, PN Jakarta Timur membatasi jumlah pengunjung yang dapat masuk ke ruang sidang. Pengadilan menerapkan aturan tersebut untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban selama agenda pembuktian berlangsung.
Kepala PN Jakarta Timur Efendi mengatakan, ruang sidang hanya mampu menampung maksimal 80 orang.
“Kalau memang kapasitasnya 80 (ruangannya) ya jangan lebih, daripada nanti kan tidak nyaman jadinya ya. Oke, mohon doanya,” kata Efendi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Efendi menegaskan, pembatasan tersebut berlaku bagi seluruh pengunjung tanpa membedakan kelompok pendukung. Menurutnya, persidangan tetap terbuka untuk umum sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyaksikan proses hukum.
“Pokoknya kita yang penting nyaman ya, gitu aja. Berarti ini sidang terbuka untuk umum, kita tidak membeda-bedakan, semua kubu boleh menonton, masyarakat pada umumnya boleh menonton,” jelas Efendi.
Selain menjaga kenyamanan, pembatasan pengunjung bertujuan mencegah kepadatan dan potensi gesekan antarkelompok di ruang sidang. Efendi berharap seluruh rangkaian persidangan berjalan tertib.
Pengadilan Tegaskan Sikap Netral
Terkait materi perkara, Efendi menegaskan bahwa pengadilan tidak akan mendahului proses pembuktian. Menurutnya, masing-masing pihak memiliki kewenangan untuk menyampaikan argumentasi dan menghadirkan bukti.
Penuntut umum bertugas membuktikan dakwaan. Sementara itu, tim advokat memiliki hak untuk membela kliennya melalui proses persidangan.
“Saya tidak bisa berkomentar, tentu apa yang didakwakan itulah yang akan dibuktikan. Kalau pengadilan tentu bersifat netral saja,” ucapnya.
Efendi kembali menegaskan bahwa pengadilan akan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak. Karena itu, dia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Polisi Terapkan Pengamanan Tiga Ring
Untuk mengantisipasi kedatangan Jokowi dan massa pendukung, Polres Metro Jakarta Timur menyiapkan tiga ring pengamanan di sekitar PN Jakarta Timur.
Ring pertama berada di dalam ruang sidang untuk menjaga jalannya persidangan. Kemudian, ring kedua mencakup area lingkungan PN Jakarta Timur.
Adapun ring ketiga berada di luar gedung pengadilan. Petugas menempatkan personel di area tersebut untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dari luar kawasan persidangan.
Dengan pola pengamanan berlapis dan pembatasan pengunjung, aparat berharap sidang kedelapan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi dapat berlangsung aman dan tertib.(fin)
