Hendri Soroti Aktivitas Gibran di Tengah Warga, Sebut sebagai “Kampanye Canggih”

JAKARTA | rayacom.id

Aktivitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kerap hadir di tengah masyarakat mendapat sorotan dari pengamat politik Hendri. Ia menilai pola tersebut memiliki dimensi politik yang perlu dicermati, meski kegiatan itu tidak berlangsung dalam format kampanye terbuka.

Hendri bahkan menyebut pola pendekatan tersebut sebagai “kampanye canggih”. Menurut dia, intensitas kehadiran pejabat di tengah masyarakat dapat membangun kedekatan personal yang memiliki konsekuensi politik.

“Iya, jadi maksud gue ini tuh kampanye canggih. Lo harus hati-hati sama Gibran,” kata Hendri dalam sebuah podcast yang dikutip Senin (21/9/2026).

Aktivitas Pejabat Berbeda dengan Kampanye Terbuka

Hendri mengatakan, aktivitas pejabat yang hadir langsung dalam berbagai kegiatan masyarakat memiliki karakter berbeda dengan kampanye politik konvensional.

Kampanye terbuka umumnya memuat deklarasi, penyampaian visi dan misi, atau ajakan untuk memilih kandidat tertentu. Sementara itu, pejabat negara dapat bertemu masyarakat sebagai bagian dari tugas dan agenda pemerintahan.

Namun, menurut Hendri, frekuensi pertemuan langsung juga dapat membangun hubungan personal antara pejabat dan masyarakat.

Ia menilai kedekatan tersebut berpotensi menjadi modal politik jika seseorang kemudian mengikuti kontestasi elektoral pada masa mendatang.

Aktivitas Gibran Dikaitkan dengan Dinamika Politik 2029

Sorotan Hendri muncul ketika perhatian publik mulai mengarah pada dinamika politik menuju Pemilu 2029.

Gibran menjadi salah satu figur politik yang mendapat perhatian dalam pembahasan mengenai dinamika politik nasional mendatang. Meski demikian, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan setiap aktivitas Gibran sebagai kegiatan kampanye.

Penyebutan aktivitas Gibran sebagai “kampanye canggih” merupakan penilaian Hendri. Pernyataan tersebut bukan kesimpulan resmi mengenai adanya kampanye politik.

Publik Perlu Bedakan Tugas Pemerintahan dan Kampanye

Aktivitas pejabat negara di tengah masyarakat dapat berlangsung sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Karena itu, konteks setiap kegiatan perlu diperhatikan sebelum menarik kesimpulan mengenai tujuan politiknya.

Publik juga perlu membedakan kegiatan resmi pejabat dengan aktivitas yang secara faktual memenuhi unsur kampanye politik.

Dengan demikian, penilaian mengenai adanya dimensi politik dalam aktivitas Gibran perlu ditempatkan sebagai pandangan pengamat. Sementara status sebuah kegiatan sebagai kampanye harus merujuk pada fakta kegiatan dan ketentuan hukum yang berlaku.(hmi)