Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan ePaper & Update Berita

Berlangganan ePaper & Update Berita

Nikmati ePaper Tangerang Raya dan dapatkan update berita terbaru setiap hari.

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Tangerang Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

Komisi VI DPR Beri Catatan Merah pada Keselamatan dan Sarana KAI

Bagikan: Facebook X WhatsApp

JAKARTA | rayacom.id

Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) meningkatkan sarana, prasarana, dan keselamatan layanan.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menyampaikan evaluasi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen KAI.

Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Asep mengevaluasi kinerja KAI pada Semester I 2026. Ia menggunakan matriks berstatus hijau, kuning, dan merah.

Hasil evaluasi menunjukkan dua aspek berada pada status kuning. Kedua aspek itu mencakup kinerja keuangan dan kemudahan akses.

Sementara itu, tiga aspek mendapat status merah. Ketiganya mencakup kecukupan sarana, kecukupan prasarana, dan keselamatan.

Penumpang KAI Terus Bertambah

Asep mengatakan evaluasi tersebut bertujuan mendorong perbaikan layanan KAI.

Menurut dia, jumlah pengguna kereta terus bertambah. Kondisi itu membuat KAI perlu memperkuat sarana dan prasarana.

Jumlah pelanggan KAI mencapai hampir 259 juta pada Semester I 2026.

“Kami mengapresiasi pertumbuhan bisnis inti KAI. Kereta api adalah moda transportasi publik yang paling efisien dan terjangkau, dan kami ingin semakin banyak warga bisa menikmatinya,” kata Asep dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).

Ia menegaskan pertumbuhan pelanggan harus berjalan bersama peningkatan keselamatan.

“Yang ingin dirasakan penumpang adalah kereta yang tepat waktu, tidak berdesakan, dan selamat sampai tujuan,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat V itu.

Tujuh Rangkaian KRL Jadi Sorotan

Asep menyoroti kecukupan sarana KRL. Ia menyinggung penarikan tujuh rangkaian KRL baru buatan INKA sejak awal September 2026.

Penarikan tersebut sempat mengurangi 17 perjalanan pada jam sibuk lintas Bogor.

“Tujuh rangkaian ditarik saja, penumpang lintas Bogor langsung berdesakan. Artinya, sistem kita tidak punya cadangan. Ini harus dibenahi sebelum lonjakan penumpang berikutnya,” kata Asep.

Menurut Asep, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya cadangan armada. KAI perlu menyiapkan kapasitas untuk menghadapi kenaikan jumlah penumpang.

Keselamatan Perlintasan Perlu Diperkuat

Dalam aspek keselamatan, Asep menyoroti tragedi Bekasi Timur yang menewaskan 16 orang.

Ia juga menyebut 134 kecelakaan di perlintasan sebidang hingga Juni 2026.

Menurut Asep, KAI perlu memasukkan kecelakaan di perlintasan sebidang dalam indikator keselamatan.

“Indikator keselamatan tidak boleh hanya menghitung kecelakaan kereta. Kecelakaan di perlintasan dan jumlah korban jiwa harus ikut dilaporkan. Nyawa penumpang dan warga tidak boleh hilang dari statistik,” ucap Asep.

Lima Langkah Pembenahan KAI

Asep kemudian mendorong KAI menjalankan lima langkah perbaikan.

Pertama, KAI perlu menyampaikan jadwal dan anggaran pemasangan Automatic Train Protection (ATP). Pemasangan dapat dimulai dari lintasan dengan tingkat kepadatan tertinggi.

Kedua, KAI perlu melaporkan indikator keselamatan setiap triwulan kepada Komisi VI. Laporan itu juga harus mencakup kecelakaan perlintasan dan jumlah korban.

Ketiga, KAI perlu menyusun simulasi kondisi layanan ideal. Simulasi itu mencakup target kepadatan, headway, cadangan armada, dan kebutuhan prasarana.

Keempat, KAI perlu menyampaikan rencana pemulihan laba. Perusahaan juga perlu menjelaskan dampak pengalihan saham PSBI terhadap neraca.

Kelima, KAI perlu menetapkan syarat terukur sebelum memperoleh dukungan atas permohonan perusahaan. Syarat itu mencakup pengadaan KRL dan dispensasi impor sarana bukan baru.

Komisi VI Siap Kawal Perbaikan

Asep menilai langkah tersebut dapat membantu KAI menjalankan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026–2030.

Langkah itu juga mendukung target KAI menjadi operator perkeretaapian kelas dunia dan penggerak ekosistem mobilitas nasional.

Komisi VI DPR, kata Asep, siap mengawal langkah perbaikan KAI.

Namun, dukungan tersebut harus disertai target dan tenggat waktu yang jelas. KAI juga perlu memastikan setiap program memiliki akuntabilitas terukur.

“Kami ingin KAI berhasil, karena keberhasilan KAI berarti semakin banyak warga, dari kota besar hingga daerah, yang bisa bepergian dengan kereta secara aman, nyaman, dan terjangkau,” kata Asep.(fin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *