BANGKALAN | rayacom.id
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sekaligus membuka akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Budiman menyampaikan hal itu saat mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Amanah di Desa Basanah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Jumat (25/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Budiman berdialog dengan masyarakat dan pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) se-Kabupaten Bangkalan. Pertemuan itu menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengar langsung kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Pengentasan Kemiskinan Harus Menyentuh Warga
Budiman menilai pemerintah tidak cukup mengukur kemiskinan melalui angka statistik. Menurutnya, kebijakan juga harus menyentuh kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan keluarga kurang mampu memperoleh kebutuhan dasar. Selain pangan, pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan pendidikan dan fasilitas pendukung bagi anak-anak.
“Target Pak Prabowo sebagai Presiden adalah memastikan dapurnya warga miskin tetap mengepul, lampunya tetap menyala, Wi-Fi tetap berjalan, anak-anak tetap belajar dan berangkat sekolah,” tegas Budiman.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga miskin. Selanjutnya, pemerintah perlu membuka akses agar keluarga tersebut dapat meningkatkan taraf hidup.
Akses Pendidikan Tinggi Jadi Perhatian
Selain kebutuhan dasar, Budiman menyoroti akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ia menilai anak berprestasi dari keluarga miskin harus memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri (PTN).
“Kalau ada anak-anak pintar dan punya kemampuan, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk masuk perguruan tinggi negeri,” ujarnya di hadapan tokoh dan masyarakat Madura.
Dengan akses pendidikan yang lebih luas, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik.
BP Taskin Terapkan Prinsip Nobody Left Behind
Dalam pembangunan nasional, Budiman mengatakan pemerintah perlu memperhatikan masyarakat yang masih tertinggal. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, perlu berjalan bersama upaya mengurangi kesenjangan.
Oleh karena itu, BP Taskin menggunakan prinsip nobody left behind atau tidak ada warga yang tertinggal sebagai salah satu landasan program pengentasan kemiskinan.
“Kita tidak sekadar akan take off, tetapi juga harus memastikan mereka yang masih tertinggal di landasan bisa ikut bergerak maju. Tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal,” tutur Budiman.
Prinsip tersebut mendorong pemerintah untuk melihat persoalan kemiskinan secara lebih menyeluruh. Selanjutnya, program perlu menyentuh perlindungan sosial, pendidikan, administrasi, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Tak Cukup Mengandalkan Bansos
Budiman menegaskan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, pemerintah juga perlu membangun perlindungan sosial yang kuat, memperbaiki tata kelola administrasi, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, koperasi desa dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu mengembangkan berbagai program secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kami akan bekerja keras untuk memastikan dapur masyarakat tetap mengepul, tata kelola dan administrasi berjalan, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin berjalan, serta pendidikan anak-anak terus mendapat perhatian,” tambahnya.
Serap Aspirasi Masyarakat Bangkalan
Kunjungan ke Bangkalan juga menjadi kesempatan bagi BP Taskin untuk berinteraksi langsung dengan berbagai elemen masyarakat. Budiman berdialog dengan alim ulama, tokoh desa, pengurus koperasi, hingga anak-anak yatim.
Selain itu, kunjungan lapangan membantu pemerintah melihat persoalan masyarakat secara langsung. Informasi tersebut dapat menjadi bahan dalam menyusun program pengentasan kemiskinan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.
Karena itu, Budiman menilai pendekatan langsung ke masyarakat penting untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan tepat sasaran dan menyentuh persoalan yang benar-benar dihadapi warga. (fin)
