BANTEN | rayacom.id
Peringatan HUT ke-26 Provinsi Banten diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Banten bersama KAMMI Banten dan IMM Banten menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Banten.
Dalam aksi tersebut, DPC GMNI Pandeglang menyoroti tiga sektor yang dinilai strategis bagi masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Aksi berlangsung pada 4 Oktober 2026.
Bagi GMNI Pandeglang, HUT Banten ke-26 tidak seharusnya hanya menjadi momentum seremonial. Hari jadi provinsi dinilai perlu menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan telah dirasakan masyarakat.
GMNI Soroti Pemerataan Pendidikan
Di sektor pendidikan, GMNI Pandeglang menilai masih terdapat persoalan terkait pemerataan akses, sarana dan prasarana sekolah, kondisi tenaga pendidik, serta kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah.
GMNI mendorong Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan.
Menurut GMNI, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh pendidikan yang layak, bermutu, terjangkau, dan merata.
Akses dan Pelayanan Kesehatan Jadi Perhatian
Selain pendidikan, mahasiswa menyoroti sektor kesehatan. GMNI Pandeglang menilai akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut mereka, masih terdapat persoalan terkait akses fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, hingga keterjangkauan layanan di sejumlah wilayah.
Karena itu, GMNI meminta pemerintah provinsi dan kabupaten memastikan pembangunan kesehatan tidak berhenti pada penyediaan gedung dan fasilitas.
Pemerintah juga didorong meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan berkeadilan.
Infrastruktur Dinilai Berkaitan dengan Ekonomi Warga
Persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut. GMNI Pandeglang menyinggung kondisi jalan, jembatan, akses transportasi, serta infrastruktur dasar lainnya.
Menurut GMNI, infrastruktur yang belum memadai dapat memengaruhi mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan perdagangan, akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan.
Karena itu, GMNI Pandeglang meminta pemerintah provinsi dan kabupaten melakukan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan masyarakat.
GMNI: HUT Banten Harus Jadi Momentum Evaluasi
Ketua DPC GMNI Pandeglang, Bung Aziz, mengatakan mahasiswa tidak ingin peringatan HUT Banten hanya diisi kegiatan seremonial.
“Kami hadir bukan untuk merayakan HUT Banten hanya dengan seremoni. Bagi kami, ulang tahun Banten harus menjadi momentum untuk bertanya: sudah sejauh mana pembangunan dirasakan oleh masyarakat Banten? Di Pandeglang, kami masih banyak menemukan persoalan tentang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten.”
Aziz mengatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ketika masih terdapat persoalan yang belum terselesaikan.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya terlihat dalam angka dan laporan administratif. Kami ingin melihat pembangunan yang nyata, yang dirasakan oleh masyarakat di pelosok Pandeglang. Pemerintah harus hadir, mendengar, dan menyelesaikan persoalan masyarakat.”
GMNI Siap Kawal Kebijakan Pemerintah
Wakil Kepala Bidang Advokasi Aksi DPC GMNI Pandeglang, Bung Galih, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.
Menurut dia, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian pemerintah.
“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bukan hanya sekadar komoditas politik. Ketiganya merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan bagian dari tanggung jawab negara. Karena itu, pemerintah tidak boleh abai terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.”
Galih menegaskan DPC GMNI Pandeglang akan terus mengawal persoalan tersebut melalui advokasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Ketika masyarakat masih kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan infrastruktur yang memadai, maka tugas mahasiswa adalah bersuara. Kritik kami adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap masa depan Pandeglang dan Banten.”
GMNI Pandeglang menilai pembangunan di Banten perlu berjalan berdasarkan kepentingan masyarakat. Karena itu, momentum HUT ke-26 Banten diharapkan menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah daerah.
GMNI juga mendorong Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang membuka ruang dialog yang lebih luas. Pemerintah dinilai perlu menerima kritik masyarakat dan memastikan kebijakan pembangunan menjawab kebutuhan warga. (hmi)
