Penanganan Karhutla Dinilai Belum Optimal, Gerindra dan Pengamat Desak Menhut Dievaluasi

JAKARTA | rayacom.id

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sorotan setelah Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu mempertimbangkan kinerja penanganan karhutla dalam beberapa bulan terakhir.

Kamrussamad menyampaikan sikap itu dalam debat terbuka bertajuk 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menakar Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan Pemerintahan. Ia menilai Presiden perlu mengevaluasi kinerja Menteri Kehutanan, termasuk kemungkinan pergantian dalam perombakan kabinet.

“Memang kita perlu mengusulkan kepada Presiden untuk mengevaluasi secara sungguh-sungguh Menteri Kehutanan,” kata Kamrussamad, dikutip Rabu (21/10/2026).

Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari Andi Sinulingga, loyalis Anies Baswedan. Ia juga berharap Presiden segera mengambil keputusan terkait posisi Raja Juli Antoni.

“Makin cepat makin baik,” ungkap Andi.

Menhut Sebut Tidak Ada Anggaran Khusus Karhutla

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan tidak ada anggaran khusus untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Meski demikian, ia memastikan pemerintah akan berupaya mencari sumber pendanaan lain untuk mendukung pemadaman.

“Sekali lagi, nggak ada dana khusus, Mbak,” kata Raja Juli dalam potongan video rapat daring mengenai penanganan karhutla yang beredar di media sosial.

Raja Juli menjelaskan, pemerintah akan mengupayakan pendanaan dari anggaran yang tersedia maupun sumber lain yang tidak mengikat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses pemadaman tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Tapi sekaligus, apa pun yang bisa kita lakukan untuk pemadaman ini, dana akan kita coba sediakan dari yang ada atau dari sumber-sumber lain yang tidak mengikat, namun juga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelasnya.

Menhut Dorong Partisipasi Publik

Raja Juli juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam penanganan karhutla. Menurutnya, keterbatasan kapasitas negara membuat pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk mengatasi persoalan lingkungan.

“Ini teori partisipasi. Kenapa teori partisipasi ini muncul? Karena negara memang punya keterbatasan. Jadi, tidak semua dapat diatasi, ditanggung oleh negara,” ujarnya.

Ia menilai partisipasi publik dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi persoalan lingkungan. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa keterlibatan langsung maupun bantuan pendanaan untuk mendukung upaya pemadaman karhutla.

Desakan evaluasi terhadap Menteri Kehutanan kini menjadi bagian dari perdebatan mengenai kinerja pemerintah dalam menangani karhutla. Namun, penilaian terhadap efektivitas penanganan kebakaran perlu mempertimbangkan data kejadian, luas area terdampak, langkah pemadaman, dan dukungan anggaran.

(fin)