JAKARTA | rayacom.id
Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding, mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Desakan tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Sudding menilai putusan MA harus mendapat tindak lanjut. Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan persoalan pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Ia juga meminta Gibran menghormati putusan pengadilan. Jika Gibran tidak bersedia mundur, Sudding mendorong DPR RI mengambil langkah politik melalui mekanisme konstitusional.
“Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik,” tegas Sudding, Minggu (8/11/2026).
Sudding Minta Gibran Mundur dari Jabatan Wapres
Anggota Komisi III DPR RI tersebut menyarankan Gibran meletakkan jabatannya secara sukarela. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan.
Selain persoalan hukum, Sudding juga menyoroti aspek moral dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik.
“Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden atas Putusan Mahkamah, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik,” jelasnya.
DPR Bisa Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Sementara itu, Sudding menyebut DPR memiliki hak konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut apabila Gibran tidak mengundurkan diri.
Ia merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua pasal tersebut mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sudding menilai DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai bagian dari langkah politik untuk mengkaji persoalan tersebut.
“Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial,” ujarnya.
Namun, proses pemberhentian wakil presiden tidak berlangsung secara otomatis. Konstitusi mengatur DPR harus terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat DPR terkait alasan pemberhentian.
Selanjutnya, jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR untuk mengambil keputusan.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran
Sebagai informasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait gugatan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Putusan tersebut tercatat dengan Nomor 742 K/TUN/2026. Majelis hakim menjatuhkan putusan pada 30 Oktober 2026.
Majelis hakim yang diketuai Yulius itu juga melibatkan Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto sebagai hakim anggota.
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan judex facti, serta mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
“Kabul. Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian kutipan amar putusan MA.
Penggugat mengajukan permohonan kasasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Nomor Perkara 62/G/2026/PTUN.JKT.
Mahkamah Agung menerima perkara tersebut pada 23 September 2026 dan meregistrasinya pada 8 Oktober 2026.
Adapun pihak tergugat dalam perkara tersebut ialah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI cq Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Putusan MA tersebut kemudian menjadi dasar bagi Syarifuddin Sudding untuk mendorong tindak lanjut politik terkait kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden RI. (fin)
