Mardani Klaim Lebih dari 25 Anggota DPR Teken Usulan HMP soal Gibran

JAKARTA | rayacom.id

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengklaim lebih dari 25 anggota DPR telah menandatangani dokumen pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mardani turut menunjukkan foto dirinya memegang dokumen berjudul “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat”. Namanya tercantum pada urutan pertama dalam daftar tersebut.

“Hampir semua [fraksi], lebih dari 25,” kata Mardani saat dihubungi.

Ia menjelaskan, pengumpulan tanda tangan dimulai sejak Senin malam, 9 November 2026. Jumlah anggota yang mendukung usulan tersebut, menurut dia, terus bertambah hingga Selasa.

Mardani menyebut para pengusul berasal dari berbagai fraksi. Namun, mereka menandatangani dokumen atas nama pribadi, bukan sebagai keputusan resmi fraksi.

“Mayoritas fraksi tapi personal,” ujarnya.

Selain daftar tanda tangan, Mardani juga memperlihatkan dokumen lain yang memuat penjelasan serta pasal-pasal terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Berdasarkan foto dokumen yang beredar, daftar tersebut memuat 12 tanda tangan. Meski demikian, Mardani mengklaim jumlah pengusul telah melampaui 25 anggota DPR.

Puan Maharani Sebut DPR Akan Tindak Lanjuti Usulan

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut. DPR akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang dengan memperhatikan mekanisme yang berlaku.

Puan menegaskan, anggota DPR harus mengikuti ketentuan konstitusi dalam menggunakan hak tersebut. Ia juga meminta semua pihak menyikapi perkembangan ini dengan tenang.

Dengan demikian, pengumpulan tanda tangan para anggota DPR belum berarti lembaga legislatif telah mengambil keputusan resmi untuk memakzulkan Gibran. DPR masih harus menjalankan tahapan sesuai aturan yang berlaku.

Polemik Ijazah Gibran Jadi Sorotan DPR

Usulan Hak Menyatakan Pendapat muncul di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan pencalonannya sebagai wakil presiden.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Sementara itu, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.

Perkembangan tersebut memicu pembahasan sejumlah opsi politik di DPR. Beberapa di antaranya mencakup pembentukan panitia khusus (Pansus) dan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Namun, Hak Menyatakan Pendapat tidak otomatis memberhentikan wakil presiden. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa pemberhentian presiden atau wakil presiden harus memenuhi alasan konstitusional dan melalui tahapan DPR, Mahkamah Konstitusi, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Karena itu, perkembangan tanda tangan para anggota DPR masih menjadi tahap awal dalam proses politik tersebut. Keputusan selanjutnya bergantung pada pembahasan dan mekanisme resmi di parlemen. (hmi)