KOTA DEPOK | rayacom.id
Program layanan transportasi Biskita Depok mendapat sorotan terkait penggunaan anggaran daerah. Warga Kalimulya, Cilodong, Atet Handiyana Sihombing, menilai anggaran sekitar Rp19 miliar untuk layanan tersebut perlu mendapat penjelasan lebih terbuka.
Atet menyampaikan sorotan itu bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026. Ia mempertanyakan besarnya beban anggaran Biskita terhadap APBD Kota Depok.
Menurut Atet, pemerintah perlu menjelaskan manfaat Biskita bagi masyarakat Depok. Ia juga menyoroti pola penggunaan layanan tersebut yang dinilai banyak dimanfaatkan warga yang bekerja di Jakarta.
“Hal tersebut, mungkin tidak ada warga kelas menengah ke bawah yang menggunakan layanan Biskita. Sebab, diketahui rata-rata menengah ke atas yang kerja dan membayar pajak penghasilan ke Jakarta,” ujar Handiyana kepada pewarta, Rabu (23/9/2026).
Atet Soroti Anggaran Biskita Depok
Selain penggunaan anggaran, Atet mempertanyakan proses pengadaan proyek maintenance Biskita. Ia mengaku menerima informasi mengenai pengadaan barang dan jasa dengan nilai sekitar Rp19 miliar.
Atet menduga proyek tersebut menggunakan metode penunjukan langsung. Karena itu, ia meminta pemerintah menjelaskan dasar hukum dan mekanisme pengadaannya.
“Masih mengambang apakah boleh proyek senilai belasan miliar di daerah tingkat II boleh dengan penunjukan langsung. Kalau emang tidak, tentu itu pelanggaran yang jelas ada unsur muatan terselubung,” jelas Handiyana.
Ia juga mempertanyakan kesesuaian antara jumlah petugas Biskita dan nilai anggaran yang dialokasikan. Atet menyebut jumlah petugas kurang dari 60 orang.
Menurut dia, pemerintah perlu membuka rincian penggunaan anggaran tersebut. Transparansi dinilai penting untuk memastikan setiap belanja daerah memiliki dasar dan manfaat yang jelas.
Pertanyakan Komponen Biaya Biskita
Atet juga menanggapi penjelasan mengenai pembelian aplikasi sebagai salah satu komponen biaya. Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan nilai serta manfaat aplikasi tersebut secara terperinci.
“Jika dibantah dengan pembelian aplikasi yang dimaksud oleh Kabid Angkutan di Dishub Depok, rasanya kelebihan biaya itu masih sangat besar, terlebih ada keterangan yang menyebut akan dikembalikan jika berlebihan, itu aneh,” papar Handiyana.
Namun, tudingan mengenai dugaan manipulasi maupun pelanggaran administrasi tersebut masih merupakan pernyataan Atet. Pemerintah Kota Depok belum memberikan penjelasan rinci mengenai seluruh komponen anggaran dan proses pengadaan yang dipersoalkan.
Usulkan BUMD Khusus Angkutan Umum
Atet juga menawarkan alternatif pengelolaan layanan transportasi melalui badan usaha milik daerah (BUMD). Menurut dia, pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan BUMD khusus angkutan umum.
“Mungkin bisa dengan dikuatkan BUMD khusus angkutan umum, itu malah jelas menguntungkan,” tandas Handiyana yang juga CEO Persikad 99.
Biskita Depok sendiri merupakan program kolaborasi Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Depok. Dalam program tersebut, Kementerian Perhubungan menghibahkan 15 armada bus beserta halte.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perhubungan Depok Aan Syurahman disebut mengusulkan proyek maintenance. Anggaran tersebut juga mencakup sejumlah kebutuhan operasional, seperti gaji petugas dan perawatan bus.
Dishub Depok Arahkan Konfirmasi ke Bidang Angkutan
Saat sejumlah pewarta meminta konfirmasi mengenai persoalan Biskita, Aan Syurahman mengarahkan pertanyaan kepada Bidang Angkutan Dishub Depok.
“Mangga atau silahkan ke Kabid Angkutan aja langsung, silakan ke bidang ya,” kata Aan singkat.
Dengan demikian, penjelasan mengenai metode pengadaan, rincian anggaran Rp19 miliar, serta komponen biaya Biskita masih memerlukan keterangan lebih lanjut dari pihak terkait. (hmi)
