JAKARTA | rayacom.id
Indonesia menegaskan komitmen menghadapi perubahan iklim dengan mengintegrasikan pengendalian emisi, pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition.
Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Rabu (23/9/2026).
Indonesia Dorong Aksi Iklim Lintas Sektor
Jumhur mengatakan Indonesia menerjemahkan komitmen iklim ke dalam berbagai kebijakan lintas sektor. Pemerintah menjadikan Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai salah satu arah menuju target net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing,” ujar Jumhur.
Dalam forum tersebut, Indonesia memaparkan sejumlah agenda untuk mendorong ekonomi rendah karbon.
Agenda itu mencakup pengurangan emisi dari limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pengembangan industri rendah karbon, serta penerapan carbon capture, utilisation and storage (CCUS).
Pemerintah juga mendorong pengembangan energi surya skala besar dan penerapan B50 untuk mendukung ketahanan energi.
Selain itu, pengembangan kendaraan listrik menjadi bagian dari transformasi industri rendah karbon. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
“Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama,” kata Jumhur.
Transisi Energi Harus Berkeadilan
Jumhur menekankan aspek keadilan dalam proses transisi energi dan ekonomi rendah karbon. Menurutnya, keberhasilan transisi tidak cukup dilihat dari teknologi dan nilai investasi.
Pemerintah juga perlu memastikan keterjangkauan energi, penciptaan kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, dan manfaat lingkungan.
“Bahwa dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat. Karena itu, keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata,” tegasnya.
Indonesia Soroti Pengurangan Emisi Metana
Indonesia juga membawa isu pembiayaan iklim, adaptasi, dan pengurangan metana melalui tiga Solution Dialogues.
Dalam agenda pengurangan metana, pemerintah menyoroti pembenahan pengelolaan sampah dan air limbah. Pemerintah juga mendorong ekonomi sirkular, penguatan data, measurement, reporting and verification (MRV), teknologi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
Data pemerintah menunjukkan metana menyumbang 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022.
Karena itu, pengurangan emisi metana dinilai tidak hanya berdampak pada penanganan perubahan iklim. Langkah tersebut juga dapat mendukung kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan peningkatan layanan publik.
Dorong Pembiayaan dan Adaptasi Iklim
Dari sisi pembiayaan, Indonesia menekankan perlunya dukungan yang selaras dengan pelaksanaan NDC dan National Adaptation Plan (NAP).
Dukungan tersebut mencakup penyiapan program dan proyek, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, transparansi, hingga pembelajaran.
Indonesia juga mendorong hibah dan pembiayaan sangat konsesional. Skema tersebut dibutuhkan untuk memperkuat data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, kapasitas pemerintah daerah, serta aksi masyarakat.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menempatkan adaptasi sebagai bagian penting dalam strategi menghadapi perubahan iklim.
Pemerintah antara lain menyampaikan pengembangan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa untuk mengantisipasi kenaikan muka air laut.
Upaya itu berjalan bersama perlindungan dan restorasi mangrove serta ekosistem pesisir. Pemerintah mengarahkan kebijakan tersebut untuk melindungi masyarakat, mata pencaharian, dan pembangunan wilayah pesisir dari peningkatan risiko iklim.
Jelang COP31, Indonesia Dorong Kerja Sama Multilateral
Menjelang COP31 di Antalya, Indonesia mendorong pelaksanaan dan peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kerja sama multilateral yang dapat menghasilkan manfaat pembangunan sekaligus perlindungan bagi negara dan masyarakat yang rentan terhadap perubahan iklim.
“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua,” ujar Jumhur. (hmi)
