Guntur Romli Kritik Rekening Massal 200 Juta Orang Jelang 2029

JAKARTA | RAYACOM

Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli mengkritik rencana rekening massal untuk masyarakat. Ia menyoroti perkiraan anggaran hingga Rp11 triliun yang sebelumnya disampaikan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah menyiapkan sekitar Rp11 triliun untuk pembukaan rekening bagi lebih dari 200 juta masyarakat. Setiap rekening mendapat saldo awal Rp50 ribu.

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan angka Rp11 triliun belum final. Pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran dan mempertimbangkan jumlah masyarakat yang sudah memiliki rekening.

Guntur Romli menilai rencana rekening massal tersebut perlu mendapat penjelasan secara terbuka. Ia juga mempertanyakan penggunaan anggaran dalam program tersebut.

Rekening Massal Disorot Guntur Romli

Guntur Romli menyoroti saldo awal Rp50 ribu yang akan masuk ke setiap rekening. Jika dikalikan dengan 200 juta orang, nilainya mencapai Rp10 triliun.

“Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak bisa menjelaskan ke mana Rp1 triliun pergi, biaya admin bank? Proyek siluman?” kata Guntur Romli melalui akun X pribadinya, dikutip Senin (14/9/2026).

Guntur juga menyinggung pertanyaan ekonom Berly Martawardaya. Berly mempertanyakan alasan pemerintah menyiapkan dana besar untuk program tersebut.

Menurut Berly, pemerintah seharusnya membandingkan kebutuhan rekening massal dengan kebutuhan penanganan bencana. Ia menyoroti penanganan gempa dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla.

Guntur Pertanyakan Rekening Ganda

Selain soal anggaran, Guntur mempertanyakan pendataan masyarakat yang menjadi sasaran program. Ia menyoroti kemungkinan adanya warga yang sudah memiliki rekening di bank Himbara.

Menurut Guntur, pemerintah perlu menyisir data rekening yang sudah ada sebelum membuka rekening baru. Langkah itu dinilai dapat mencegah rekening ganda sekaligus menekan biaya.

Pemerintah sendiri menyatakan mekanisme tersebut masih dalam pembahasan. Purbaya mengatakan masyarakat yang sudah memiliki rekening perlu dipertimbangkan agar tidak mendapat rekening baru tanpa kebutuhan.

Karena itu, Guntur menilai pemerintah perlu menjelaskan desain rekening massal secara lebih rinci. Ia menyebut program dengan perkiraan biaya Rp11 triliun dan saldo Rp50 ribu per orang sebagai kebijakan yang menurutnya belum matang.

Guntur Kaitkan Program dengan 2029

Guntur juga menyoroti waktu pelaksanaan program yang berdekatan dengan Pemilu 2029. Ia menyebut proyek tersebut berlangsung sekitar tiga tahun sebelum momentum politik tersebut.

Guntur menduga kebijakan itu berpotensi menjadi pemborosan dengan mengatasnamakan bantuan sosial.

“Ini pemborosan berkedok Bansos. Publik berhak meminta Airlangga Hartarto membuka rincian anggaran secara transparan,” ucapnya.

Sementara itu, pemerintah menyebut program pembukaan rekening bertujuan memperluas inklusi keuangan. Rekening tersebut juga dapat mendukung penyaluran program pemerintah, termasuk bantuan sosial secara lebih terintegrasi.

Hingga kini, pemerintah masih membahas jumlah sasaran, kebutuhan anggaran, serta mekanisme pelaksanaan rekening massal bersama lembaga terkait.(hmi)