JAKARTA | RAYACOM
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai diplomasi Prabowo dalam KTT BRICS 2026 berorientasi pada kepentingan nasional.
Menurut Qodari, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS di New Delhi, India, bukan sekadar memenuhi undangan. Pemerintah memanfaatkan forum tersebut untuk memperluas kerja sama yang memberi manfaat bagi masyarakat.
Manfaat itu, kata Qodari, mencakup penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan.
“Indonesia tentu tidak menghadiri forum tersebut tanpa tujuan yang jelas. Pemerintah memanfaatkan forum itu untuk memperluas kerja sama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan,” ujar Qodari dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/9/2026).
Diplomasi Prabowo Dorong Kerja Sama BRICS
Qodari mengatakan Prabowo berulang kali menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara BRICS.
Menurut dia, Indonesia ingin membuka lebih banyak peluang kerja sama ekonomi melalui forum tersebut. Kerja sama itu diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pemerintah juga mendorong BRICS menghasilkan kolaborasi yang konkret. Dengan begitu, forum internasional tidak berhenti pada pertemuan antarpemimpin.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menyebut Indonesia mendorong BRICS menghasilkan kerja sama yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Ingin Didikte
Dalam sesi tertutup KTT BRICS pada Sabtu (12/9/2026), Prabowo menegaskan Indonesia tidak ingin didikte kekuatan mana pun.
Presiden menilai kemandirian nasional harus dimulai dari dalam negeri. Fondasinya mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, menjaga pasokan energi, menyediakan pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami tidak suka didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu. Kita harus tangguh dan kemudian kita akan benar-benar mandiri,” ujar Prabowo.
Prabowo juga mendorong negara-negara BRICS saling membantu. Menurutnya, kolaborasi dapat memperkuat ketahanan masing-masing negara.
Diplomasi Indonesia Tetap Bebas Aktif
Qodari menilai sikap Prabowo sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Menurut dia, Indonesia dapat memperluas kerja sama tanpa bergantung pada satu kekuatan atau poros tertentu.
Karena itu, kerja sama internasional menjadi instrumen untuk memperkuat kepentingan nasional. Indonesia juga dapat memperluas mitra ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Qodari menilai diversifikasi mitra ekonomi penting untuk memperkuat ketahanan nasional. Terlebih, dunia saat ini menghadapi kompleksitas ekonomi dan meningkatnya proteksionisme.
“Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional sekaligus upaya memperkuat kepentingan masyarakat di dalam negeri,” tambah Qodari.
Keberhasilan Diplomasi Diukur dari Manfaat
Qodari menegaskan pemerintah perlu memastikan hasil diplomasi memberikan manfaat nyata.
Menurut dia, kerja sama BRICS harus membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menerjemahkan berbagai peluang kerja sama menjadi program yang konkret.
Prabowo sendiri dalam KTT BRICS menekankan bahwa ketahanan harus memberikan manfaat bagi rakyat. Ia juga mendorong negara-negara BRICS menggabungkan sumber daya, kapasitas produktif, teknologi, dan pasar untuk menghadapi tantangan bersama.
“Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa banyak pertemuan yang terlaksana, melainkan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tutup Qodari.(hmi)
