Mahfud Sebut Prabowo Tak Berdaulat sebagai Presiden, Singgung Ada yang Menyandera

JAKARTA | rayacom.id

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali mengkritik jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mahfud menyoroti koordinasi pemerintah yang menurutnya belum berjalan kuat. Ia melihat adanya kesenjangan antara pidato Presiden Prabowo dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Mahfud bahkan mengatakan dirinya kini mempercayai pandangan yang menyebut Prabowo tidak sepenuhnya berdaulat dalam menjalankan pemerintahan.

“Sekarang saya percaya pada pendapat banyak orang bahwa dia tidak berdaulat sebagai presiden,” kata Mahfud dalam tayangan YouTube NOTASLIMBOY TV, dikutip Senin (21/9/2026).

Mahfud Singgung Sesuatu yang Menyandera Prabowo

Mahfud kemudian menyebut ada sesuatu yang menurut pandangannya membuat Prabowo tidak leluasa menjalankan pemerintahan.

“Ada sesuatu yang menyandera dia. Pidato-pidatonya kan selalu bagus, tapi pelaksanaannya ya asal jalan saja, jalan sendiri-sendiri,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, persoalan tersebut terlihat dari sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilainya berjalan tanpa koordinasi kuat. Ia menyebut masing-masing kementerian terkesan bergerak dengan arah sendiri.

Mahfud juga mengkritik jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih. Menurut dia, sebagian menteri belum menunjukkan ketegasan dalam menjalankan tugas dan merespons persoalan di kementerian masing-masing.

Mahfud Bandingkan dengan Pemerintahan Sebelumnya

Mahfud kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, para menteri pada periode sebelumnya lebih responsif ketika menghadapi persoalan dan memberikan penjelasan kepada publik.

Sementara itu, Mahfud melihat sebagian menteri dalam pemerintahan saat ini cenderung pasif.

Dalam pandangannya, kondisi tersebut membuat pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan dengan koordinasi yang cukup terpusat.

Pandangan serupa juga diberitakan sejumlah media yang mengutip pernyataan Mahfud dalam siniar tersebut.

Mahfud Singgung Pemberantasan Korupsi

Mahfud juga mengaitkan persoalan tata kelola pemerintahan dengan penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.

Ia menilai pemberantasan korupsi masih menghadapi persoalan ketika berhadapan dengan kepentingan politik dan hubungan kekuasaan.

“Mau memberantas korupsi ya pilih-pilih juga. Yang sudah jelas ada indikasi, karena dianggap punya jasa politik, punya pelindung politik, dan kedekatan politik, itu tidak ditindak kecuali sudah sangat terpaksa,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut merupakan kritik dan penilaian Mahfud terhadap praktik penegakan hukum. Dalam pernyataannya, ia tidak menyebut secara spesifik pihak yang disebut memiliki pengaruh atau menjadi “pelindung politik”.

Mahfud Soroti Koordinasi Pemerintahan

Secara umum, kritik Mahfud mencakup tiga persoalan. Pertama, kesenjangan antara pidato Presiden dan pelaksanaan kebijakan. Kedua, koordinasi antarkementerian yang dinilainya belum kuat. Ketiga, dugaan adanya pertimbangan politik dalam penegakan hukum.

Sementara itu, pernyataan mengenai adanya pihak atau sesuatu yang disebut “menyandera” Presiden Prabowo merupakan penilaian Mahfud dalam siniar tersebut. Ia belum memberikan penjelasan terbuka mengenai siapa atau apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut.(hmi)