JAKARTA | rayacom.id
Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria menilai rencana penerapan biodiesel B50 tidak sekadar menaikkan campuran biodiesel.
Pemerintah berencana meningkatkan campuran biodiesel dari B40 menjadi 50 persen. Namun, menurut Sofyano, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan seluruh rantai pasok energi.
Ia menilai B50 harus menjadi bagian dari transformasi sistem energi nasional.
“B50 harus dilihat sebagai transformasi sistem energi, bukan sekadar menaikkan campuran biodiesel dari B40 menjadi 50 persen,” kata Sofyano kepada Harian Merdeka, Selasa (29/9/2026).
Kesiapan Kilang Perlu Transparan
Sofyano meminta pemerintah membuka informasi mengenai kesiapan setiap kilang Pertamina. Informasi itu penting untuk melihat kemampuan kilang menghadapi B50.
Menurut dia, B50 tidak hanya membutuhkan proses pencampuran biodiesel dan solar. Pemerintah juga perlu menyiapkan fasilitas blending, penyimpanan, handling, dan distribusi.
Kualitas bahan bakar juga perlu mendapat perhatian. Pemerintah harus memastikan seluruh fasilitas memenuhi kebutuhan penerapan B50.
Sofyano turut menyoroti RDMP Balikpapan. Proyek tersebut pada 2026 masih menjalani komisioning dan uji operasi.
“Jangan sampai target B50 justru menimbulkan investasi upgrading kilang dan infrastruktur yang besar tetapi tidak dihitung secara terbuka,” ujarnya.
Karena itu, Sofyano meminta pemerintah menjelaskan kebutuhan investasi secara terbuka. Pemerintah juga perlu menjelaskan pihak yang menanggung biaya tersebut.
Selain itu, publik perlu mengetahui manfaat ekonomi yang pemerintah harapkan dari investasi tersebut.
Jangan Geser Masalah ke CPO
Sofyano mengakui B50 dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Namun, penurunan impor solar belum tentu menyelesaikan persoalan pasokan nasional.
Menurut dia, B50 hanya mengubah komposisi bahan bakar. Pemerintah tetap perlu memperkuat kapasitas produksi dan distribusi.
Fasilitas penyimpanan juga harus siap. Pemerintah perlu menjaga ketahanan stok agar pasokan energi tetap aman.
Ketersediaan bahan baku menjadi persoalan lain. Pemerintah memperkirakan B50 membutuhkan sekitar 16,7–18 juta kiloliter biodiesel.
Kebutuhan tersebut juga memerlukan sekitar 15,2–16,3 juta ton crude palm oil (CPO).
Sementara itu, kajian BPDP memperkirakan kebutuhan CPO dapat mencapai 17,5–18 juta ton. Kondisi tersebut berpotensi menekan pasokan untuk ekspor sawit.
“Karena itu, jangan sampai solar impor berkurang tetapi persoalan bergeser menjadi tekanan terhadap CPO, harga pangan, atau ekspor sawit,” tegas Sofyano.
Pengujian Mesin Harus Berlanjut
Pemerintah telah menguji B50 untuk berbagai sektor. Pengujian mencakup kendaraan, alat berat, kereta api, kapal, hingga pembangkit.
Sofyano meminta pemerintah tidak berhenti pada pengujian laboratorium. Ia juga mendorong pengujian setelah B50 masuk ke penggunaan luas.
Pemantauan tersebut dapat menunjukkan dampak B50 terhadap performa mesin. Pemerintah juga perlu melihat keandalan mesin, biaya perawatan, dan umur komponen.
“Pengujian harus terus dilakukan setelah implementasi, bukan berhenti pada tahap laboratorium dan uji awal,” katanya.
Keberhasilan B50 Perlu Ukuran Menyeluruh
Sofyano menilai pemerintah tidak cukup mengukur keberhasilan B50 dari penurunan impor solar.
Pemerintah juga perlu melihat kesiapan kilang dan ketersediaan CPO. Selain itu, kompatibilitas mesin, penyimpanan, distribusi, harga, dan beban fiskal perlu mendapat perhatian.
Menurut Sofyano, seluruh aspek tersebut menentukan dampak penerapan B50 terhadap sistem energi nasional.
“Jangan sampai B50 hanya berhasil mengurangi impor solar, tetapi menciptakan masalah baru di sektor energi dan pangan,” pungkasnya. (fin)
