SERANG | rayacom.id
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyebut penguatan ekonomi desa menjadi salah satu kunci menekan angka stunting di Provinsi Banten.
Menurut Yandri, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan pemenuhan gizi. Kemiskinan serta terbatasnya lapangan pekerjaan juga menjadi faktor yang harus mendapat perhatian.
Hal tersebut disampaikan Yandri saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (3/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, penanganan stunting harus dimulai dari keluarga dan diperkuat melalui pembangunan desa.
Ekonomi Keluarga dan Pembangunan Desa Jadi Perhatian
Dimyati menjelaskan, penguatan posyandu serta pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga mendorong pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kedua program tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Banten tengah merancang peningkatan Bantuan Keuangan Desa pada 2027.
“Desa itu membangun keluarga, keluarga membangun generasi, dan generasi membangun masa depan. Karena itu, pembangunan desa harus menjadi perhatian bersama,” ujar Dimyati.
Sebagian Besar Indikator Stunting Berada di Luar Sektor Kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, menjelaskan bahwa penurunan stunting membutuhkan keterlibatan banyak sektor.
Dari 20 indikator percepatan penurunan stunting, hanya sembilan indikator yang menjadi ranah kesehatan. Sementara itu, 11 indikator lainnya membutuhkan intervensi lintas sektor.
Intervensi tersebut mencakup pekerjaan umum, ketahanan pangan, keluarga berencana, hingga sanitasi lingkungan.
“Persoalan stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ekonomi keluarga hingga kondisi lingkungan. Melalui Rakor Monev ini, kita berharap seluruh sektor bisa bergerak bersama membentuk Banten Super Team,” jelas Ati.
Ati juga menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Banten mencapai 21,1 persen berdasarkan data 2024. Pemerintah Provinsi Banten masih menunggu hasil pengukuran nasional terbaru untuk 2025 dan 2026.
Mendes PDT Dorong Desa Ciptakan Lapangan Kerja
Dalam kesempatan yang sama, Yandri Susanto menyebut Banten sebagai provinsi pertama dalam rangkaian kunjungan kementeriannya terkait penanganan stunting di wilayah perdesaan.
Yandri menilai kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja berkaitan erat dengan persoalan gizi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat desa.
“Kalau ada kegiatan ekonomi di desa, masyarakat bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kemiskinan bisa ditekan, stunting juga bisa kita tekan,” tegas Yandri.
Ia mencontohkan keberhasilan desa ekspor di Kabupaten Pandeglang. Produk dari desa tersebut telah menembus pasar global dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Yandri juga mengingatkan pemerintah desa agar memanfaatkan dana desa untuk mendukung program pencegahan stunting.
Menurutnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat perlu menyatukan program agar penanganan stunting berjalan lebih efektif.(hmi)
