JAKARTA | rayacom.id
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 69.015 kasus ISPA pada balita berusia 0–5 tahun.
Puan meminta pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan bagi anak-anak. Ia juga mendorong pemerintah memastikan akses pengobatan bagi masyarakat terdampak.
“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Puan Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak
Puan meminta pemerintah segera menangani karhutla karena dampaknya semakin meluas. Menurutnya, orang tua tentu ingin anak-anak mereka kembali beraktivitas secara normal.
“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” ucapnya.
Ia menegaskan, pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan anak selama masa pemulihan. Anak-anak harus bisa beristirahat dengan nyaman dan kembali bermain tanpa gangguan kesehatan.
“Setiap orang tua ingin melihat anaknya bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman, tidur dengan tenang, dan kembali bermain. Harapan yang sederhana ini perlu menjadi perhatian utama kita dalam menentukan langkah penanganan,” tambah dia.
Selain memadamkan api, Puan meminta pemerintah melindungi anak-anak dari paparan kabut asap. Ia menilai perlindungan tersebut harus menjadi bagian penting dari penanganan karhutla.
“Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tuturnya.
Puan Dorong Bantuan Pengobatan bagi Korban Karhutla
Ketua DPP PDIP itu juga meminta pemerintah mendengarkan kebutuhan keluarga yang terdampak karhutla. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan langkah penanganan secara terbuka, terutama terkait bantuan bagi anak-anak.
“Informasi harus membantu keluarga memahami keadaan serta pilihan pertolongan, dengan tetap menjaga harapan dan menghindari kesimpulan tentang masa depan anak yang belum didukung pemeriksaan,” sebutnya.
Puan juga mendorong pemerintah menyediakan dukungan alat medis dan membantu biaya pengobatan warga terdampak. Ia meminta pemerintah memastikan layanan kesehatan tidak terhambat.
“Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” sebutnya.
Selain itu, Puan meminta pemerintah mendampingi orang tua yang anaknya sakit akibat paparan kabut asap. Ia juga menekankan pentingnya dukungan bagi tenaga kesehatan, petugas, dan relawan yang menangani dampak karhutla.
“Pemerintah juga perlu memberi pendampingan dan bantuan kepada para orang tua yang anaknya sakit akibat paparan kabut asap. Kemudian dukungan untuk tenaga kesehatan, serta petugas dan relawan yang terus membantu penanganan Karhutla,” tambah dia.
Kemenkes Catat Lebih dari 306 Ribu Kasus ISPA
Berdasarkan data Kemenkes RI per 18 Oktober 2026 pukul 10.00, jumlah kumulatif kasus ISPA mencapai 306.309 kasus. Angka tersebut meningkat dari 277.075 kasus pada Rabu (14/10/2026).
Dari total tersebut, balita berusia 0–5 tahun menyumbang 69.015 kasus. Sementara itu, kelompok anak berusia 6–9 tahun mencatat 77.022 kasus.
Kemenkes juga mencatat 49.680 kasus ISPA pada kelompok lanjut usia (lansia). Selain itu, terdapat 22 kasus ISPA pada kelompok pengidap asma.
Penambahan kasus harian juga masih terjadi di wilayah terdampak karhutla. Pada 17 Oktober 2026, Kemenkes mencatat 2.778 kasus baru.
Jumlah itu sedikit menurun dibandingkan sehari sebelumnya. Pada 16 Oktober 2026, penambahan kasus mencapai 2.808 kasus.
(fin)
